Jakarta – Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran jumbo untuk memperbaiki ribuan jalan rusak di daerah. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pengerjaan fisik dimulai pada awal kuartal III 2025, dengan anggaran mencapai Rp 4 triliun.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari percepatan peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan produksi pangan dan distribusi energi. Program ini dilandasi Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
“Masih banyak sawah-sawah kita saat panen kesulitan dibawa ke pasar-pasar terdekat. Itulah sebabnya Inpres Jalan Daerah masih diperlukan dan kami berupaya agar secepat-cepatnya infrastruktur berbasis masyarakat ini bisa segera dimulai, targetnya awal kuartal ketiga harus mulai pekerjaan fisik,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, Jumat (25/7/2025).
Dody menjelaskan, Inpres Jalan Daerah 2025 memfokuskan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan non-nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perbaikan ini tak hanya memperlancar distribusi hasil pertanian dan energi, tetapi juga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik serta membuka peluang usaha baru di daerah.
“Dengan peningkatan jalan daerah yang cepat dan efektif, kami yakin potensi pangan dan sumber-sumber energi di daerah akan berkembang maksimal, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hingga batas pengusulan pada 22 Juli 2025, tercatat ada 3.136 usulan proyek dari 531 pemerintah daerah. Seluruhnya kini tengah dalam tahap verifikasi dan pemeringkatan prioritas, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, konektivitas, serta kontribusi terhadap swasembada pangan.
Program IJD bukan hal baru. Inisiatif ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo lewat Inpres Nomor 3 Tahun 2023, yang kala itu dipicu viralnya video ‘Jalan Lampung Dajjal’. Program ini kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh pemerintahan saat ini.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Lewat strategi PU608, pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah yang selama ini belum tergarap karena keterbatasan infrastruktur. Peningkatan kualitas jalan diharapkan dapat mempercepat distribusi, memperluas akses, dan menarik investasi baru ke wilayah-wilayah tertinggal.
