Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) pertama di Provinsi Lampung resmi mulai dibangun di Desa Margosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan SPBUN KUD Bina Mina Sejahtera ini menjadi langkah awal pemerataan energi untuk masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nelayan.
Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, didampingi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Dalam sambutannya, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyebut pembangunan SPBUN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa, sejalan dengan arahan Presiden melalui Asta Cita keenam tentang kemandirian energi dan penguatan ekonomi desa.
“Kami mendirikan stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan atau SPBUN berkat dukungan dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menyediakan solar dan perlengkapan lain-lain seperti pelumas yang nanti insya Allah akan berguna bagi para nelayan,” ujar Ferry saat Groundbreaking SPBUN KUD Bina Mina Sejahtera di Kabupaten Lampung Timur, Rabu (12/11/2025)
Ia menambahkan, Lampung Timur dipilih sebagai lokasi awal di Provinsi ini karena memiliki banyak desa nelayan yang membutuhkan akses energi bersubsidi dengan harga dan pasokan yang stabil. SPBUN KUD Bina Mina Sejahtera nantinya akan dijadikan model percontohan yang dikelola oleh koperasi nelayan.
“Kita akan jadikan ini model percontohan. Sekarang ada Koperasi Mina Bina Sejahtera di sini. Nanti juga akan ada Koperasi Desa Nelayan Merah Putih yang bisa mengelola SPBUN di desa-desa nelayan di Lampung Timur dan Provinsi Lampung,” katanya.
Ferry menyampaikan program ini merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk membangun kekuatan ekonomi maritim Indonesia. Pemerintah juga akan melengkapi koperasi desa dengan cold storage, fasilitas pengolahan ikan, hingga kapal tangkap berukuran besar agar hasil laut Indonesia bisa diolah dan diekspor secara mandiri.
“Kita adalah negara maritim. Kita akan jadikan kembali Indonesia kuat di nelayannya. Kami yakin dengan terobosan seperti ini, masyarakat nelayan, harkat dan martabat serta kesejahteraannya akan meningkat,” tuturnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung penyediaan energi yang adil dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat pesisir yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, baik dari sisi availability atau ketersediaan produknya, accessibility, kemudahan terjangkaunya, acceptability, kualitasnya dapat diterima, dan yang terakhir tentunya dari sisi sustainability atau keberlangsungan daripada bisnisnya itu sendiri,” ujarnya.
Mars Ega menjelaskan program SPBUN merupakan kolaborasi antara Pertamina dan pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, ketersediaan BBM solar untuk nelayan sebenarnya masih mencukupi, namun jumlah outlet resmi masih terbatas.
“Jumlah SPBU nelayan seluruh Indonesia ini tidak lebih dari 500 SPBU, padahal kuota solarnya masih sangat cukup. Oleh karena itu kami siap berkolaborasi dan mendukung untuk mengembangkan outlet-outlet nelayan ini,” ungkapnya.
Pertamina juga membuka peluang bagi koperasi lain untuk mendaftar menjadi lembaga penyalur resmi SPBU nelayan melalui sistem daring di situs Pertamina Patra Niaga. Mars Ega menyebut SPBUN tidak hanya akan menyediakan solar, tetapi juga pelumas dan kebutuhan alat pertanian nelayan untuk menambah skala ekonomi koperasi.
“Kalau mau mendaftar sebagai SPBU nelayan, bisa datang ke website Pertamina Patra Niaga. Di situ ada menu registrasi lembaga penyalur. Hari ini adalah peletakan batu pertama, tapi bukan yang terakhir. Ini adalah batu pertama dan seterusnya,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menjelaskan kehadiran SPBUN di Lampung Timur merupakan tindak lanjut dari program pemerintah untuk pemerataan energi dan pemberdayaan koperasi desa.
Ia menegaskan, dengan adanya SPBUN, nelayan kini dapat membeli BBM resmi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dan kualitas yang sesuai spesifikasi Ditjen Migas. Sebelumnya, banyak nelayan terpaksa membeli dari tengkulak dengan harga tidak menentu dan mutu bahan bakar yang buruk.
“Karena kita tahu beberapa nelayan mendapatkan akses kebutuhan BBM itu dengan kualitas yang kita tidak ketahui ya jadi akhirnya kemarin juga saya sempat mampir sini berdiskusi dengan beberapa nelayan, banyak mesin-mesin dari kapalnya itu juga cepat rusak karena menggunakan BBM yang tidak bagus kualitasnya,” kata Eko.
“Nah dengan adanya SPBU Nelayan, jaminan kualitas yang kita siapkan sesuai ke spesifikasi Ditjen Migas Insya Allah nanti bisa membantu mesin nelayan juga lebih awet kemudian juga secara harga juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah,” imbuhnya
Menurut Eko, pembangunan SPBUN KUD Bina Mina Sejahtera akan segera dimulai setelah seluruh perizinan rampung. Ia memperkirakan proses konstruksi hanya memakan waktu sekitar enam bulan.
“Kalau izinnya selesai, konstruksi SPBUN ini paling lama enam bulan sudah bisa beroperasi,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang menilai SPBUN pertama ini akan menjadi tonggak penting bagi pemerataan energi di daerahnya. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Lampung telah memetakan kebutuhan 131 titik SPBUN di berbagai kabupaten/kota.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Dirut Pertamina Patra Niaga yang sudah mendorong berdirinya SPBU Nelayan di Provinsi Lampung. Saat ini ada 131 kebutuhan SPBUN yang akan kami kejar agar bisa segera berdiri,” ungkapnya.
Pembangunan SPBUN perdana di Provinsi Lampung ini diharapkan menjadi langkah awal bagi perluasan akses energi di wilayah pesisir Indonesia. Selain menjamin pasokan BBM berkualitas bagi nelayan, program ini juga memperkuat peran koperasi dalam menopang ekonomi desa dan menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
