Pemerintah tengah menggeber pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ditargetkan proyek ini rampung dan dapat beroperasi secara fungsional pada tahun 2027.
Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di Kantor Kementerian PU, Rabu (29/10/2025) sore.
Diana mengatakan, pertemuan itu membahas progres pembangunan keempat DOB tersebut, antara lain DOB Papua Barat Daya, DOB Papua Selatan, DOB Papua Pegunungan, dan DOB Papua Tengah.
Saat ini pembangunan masih terus berjalan. Kementerian PU tengah berfokus untuk pembangunan gedung pemerintahan seperti Kantor Gubernur, Gedung DPRD, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), pengembangan lahan, hingga penataan kawasan.
“Progresnya macam-macam, ada yang selesai di tahun 2025 ini, ada yang sampai tahun 2026. Tapi kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut harus bisa berfungsi di tahun 2027. Ini yang mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsionalkan,” kata Diana, ditemui usai pertemuan.
Diana mengatakan, pengembangan keempat DOB Papua ini sebetulnya telah direncanakan sejak lama. Namun memang karena terdapat sejumlah kendala, target fungsionalisasi akhirnya harus diundur.
Pembangunan DOB Papua Barat Daya dan Papua Selatan sendiri sudah mulai berjalan, sedangkan DOB Papua Tengah baru melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor per tanggal 21 OKtober.
Sementara untuk Papua Pegunungan belum ada progres lantaran sempat mengalami pemindahan lokasi. Diana mengatakan, pergantian lokasi baru disepakati belum lama ini, sehingga diperkirakan proses pelelangan baru akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.
“Lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi readiness criteria. Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya, sampai dengan nanti pelelangan. Mungkin nanti baru akan dilakukan untuk tahun 2026,” jelasnya.
Sebagai informasi, proyek DOB Papua sendiri diperlukan selaras dengan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam pagu tahun anggaran 2026, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,77 triliun.
Tonton juga video “Kronologi Lengkap Penyerangan Massa ke Kantor Polisi di Papua Tengah” di sini:
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
