Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi sinyal akan menghukum negara-negara yang tak mendukung rencananya mengambil alih Greenland. Tarif perdagangan menjadi senjata yang digunakan Trump.
Selama berbulan-bulan, Trump bersikeras bahwa AS harus mengendalikan Greenland yang merupakan wilayah semi-otonom milik sekutu NATO, Denmark.
“Saya mungkin akan mengenakan tarif kepada negara-negara jika mereka tidak mendukung, karena kami membutuhkan Greenland demi keamanan nasional. Jadi saya mungkin akan melakukannya,” ujar Trump, dilansir dari AP News, Sabtu (17/1/2026).
Sebelumnya, Trump belum pernah secara terbuka menyebut penggunaan tarif sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya terkait Greenland. Awal pekan ini, menteri luar negeri Denmark dan Greenland bertemu di Washington dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Pertemuan tersebut tidak menyelesaikan perbedaan pandangan yang mendalam, tetapi menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah kelompok kerja. Namun, Denmark dan Gedung Putih kemudian menyampaikan penjelasan publik yang sangat berbeda mengenai tujuan kelompok tersebut.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan terkait wilayah itu. Pemerintah Denmark juga mengatakan pekan ini bahwa mereka akan meningkatkan kehadiran militernya di Greenland bekerja sama dengan para sekutu.
Sementara itu di Kopenhagen, sekelompok senator dan anggota DPR AS bertemu pada Jumat dengan para anggota parlemen Denmark dan Greenland, serta sejumlah pemimpin politik, termasuk Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen.
Senator Lisa Murkowski dari Partai Republik menyatakan bahwa kunjungan itu mencerminkan hubungan erat yang telah terjalin selama beberapa dekade dan merupakan hubungan yang perlu terus dipelihara.
Ia menegaskan bahwa Greenland seharusnya dipandang sebagai sekutu, bukan sebagai aset, dan mengatakan itulah pesan utama yang dibawa delegasi Kongres AS dalam kunjungan tersebut.
