Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) telah mendengar keluhan dari para pengusaha yang mengaku kapok menggarap proyek kerja sama dengan pemerintah. Persoalan ini mulanya disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mendapat curhatan langsung dari pengusaha.
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko IPK Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya telah menampung keluhan dari para pengusaha menyangkut hambatan ataupun kendala dalam proses pembangunan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur nasional pada pemerintahan periode sebelumnya di bawah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terbilang sangat masif. Namun kesempatan pembangunannya dominan diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Kalau kita berbicara dengan periode (pemerintahan) sebelumnya, pembangunannya masif infrastruktur, tetapi kan kita tahu yang banyak mendapatkan tempat adalah BUMN. Swasta ini kurang sekali porsinya,” kata Herzaky di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
Bahkan, para perusahaan swasta ini cenderung bukan pemain utama, melainkan menjadi pendukung. Herzaky berharap swasta menduduki posisi sebagai mitra.
Selaras dengan hal itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa swasta akan diberi ruang prioritas untuk menggarap proyek nasional. Herzaky mengatakan, pihaknya akan membuka peluang yang jauh lebih besar untuk swasta.
“Bahkan kalau kita bicara mengenai secara angka yang kami dapat informasi, itu bahkan hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi selama 10 tahun kemarin. Jadi swasta akan ikut berdebat,” ujarnya.
Herzaky menekankan, pemerintah tetap punya peran dan kewajiban, tapi di sisi lain, ruang itu dibuka karena banyak program-program dan proyek infrastruktur yang cukup ambisius dan membutuhkan dukungan pendanaan dari luar kas negara.
“Secara nilai besar, secara cakupan besar, sehingga tidak mungkin kalau ini hanya dari APBN. Tetapi ini harus bekerjasama dengan pihak swasta,” kata dia.
Sebagai informasi, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp 1.905 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap Rp 753 triliun.
Pemerintah tengah mengupayakan agar proyek-proyek infrastruktur nasional didominasi oleh proyek yang dikerjasamakan dengan swasta. Hal ini diharapkan dapat membantu keterbatasan fiskal untuk dana pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku mendapat bisikan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dhony Rahajoe bahwa para pengusaha lokal kapok kembali menggarap proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pak Dhony sempat bisik-bisik kalau swasta agak kapok bermain KPBU. Ini nanti bisa didiskusikan kapoknya bagaimana,” kata Dody dalam acara Creative infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Dody juga memastikan bahwa persoalan ini akan segera diselesaikannya. Ia berharap bahwa swasta akan mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.
“Saya mesti segera bereskan, kemudian swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kalau swasta lokal aja kapok bagaimana kita mengundang investor logikanya segampang itu dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan,” ujar dia.
