Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja. Pantauan ini dilakukan untuk memastikan belanja yang dilakukan daerah berkualitas agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Tito mengatakan anggaran yang dirasa boros akan dipangkas. Ia mengungkap pernah ada alokasi anggaran daerah untuk makanan minuman bisa mencapai Rp 1 miliar per hari.
“Kami melakukan review APBD mereka. Kita lihat mana yang kira-kira ini boros, masa ada makan minuman satu daerah dulu, itu satu hari bisa Rp 1 miliar, ini kan keterlaluan. (Langsung) potong, jadi kita hematkan,” kata Tito dalam acara Semangat Tahun Baru 2026, Rabu (14/1/2026).
Tito menjelaskan APBD di tingkat provinsi memang direview oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja.
Tito berpesan kepada kepala daerah agar menghemat belanja dan manfaatkan transfer dari pusat untuk belanja berkualitas. Jangan sampai mengalokasikan anggaran dengan nilai yang dilebih-lebihkan, terutama untuk kegiatan yang tidak perlu seperti rapat hingga perjalanan dinas.
“Belanja pemerintah harus dihemat dan belanja yang dari pusat ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin. Rapat kalau bisa zoom meeting saja, nggak usah di hotel. Apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali, perjalanan dinasnya juga harusnya tiga kali cukup dibikin delapan kali. Itu harus dihemat belanjanya,” tegas Tito.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini sebanyak 90% atau 493 daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Hanya 26 daerah atau 5% yang kapasitas fiskalnya kuat dan 27 daerah atau 5% dengan kapasitas fiskal sedang.
Hal itu berdasarkan data kapasitas fiskal Tahun Anggaran 2025 dari 546 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat, sementara kapasitas fiskal lemah yakni pendapatan daerahnya hanya bergantung dari pendapatan transfer pusat.
