Fenomena migrasi baru warga Republik Rakyat China (RRC) atau dikenal dengan istilah xin yimin menjadi sorotan. Berbeda dari arus pekerja migran, gelombang ini melibatkan kelas menengah dan kelas atas yang memilih meninggalkan China demi mencari rasa aman, kebebasan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Migrasi tersebut tidak lagi semata didorong motif ekonomi atau pekerjaan, melainkan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang menguat dalam satu dekade terakhir, terutama di era Presiden Xi Jinping.
Selama ini, perhatian publik di Indonesia lebih banyak tertuju pada masuknya tenaga kerja China dalam proyek infrastruktur dan industri. Namun, di luar itu, terdapat arus migrasi lain yang dinilai lebih kompleks, mencerminkan relasi negara dan masyarakat di China, serta kegelisahan kelas menengah atas terhadap masa depan.
Salah satu bentuknya terlihat dari tren tangping atau “rebahan”, yakni sikap menolak tekanan hidup yang terlalu kompetitif. Keluarga berada di China mulai mengirim anak-anak mereka bersekolah ke luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia, bahkan menetap bersama demi gaya hidup yang dianggap lebih santai dan manusiawi.
Di sisi lain, pengusaha dan pejabat kaya China juga mulai membangun perusahaan keluarga di luar negeri, terutama di Singapura dan negara-negara Asia Tenggara. Langkah ini dipandang sebagai strategi memindahkan aset sekaligus mengamankan keluarga dari ketidakpastian di dalam negeri.
Fenomena tersebut dibahas dalam seminar internasional “From Taojin to Tangping: Southeast Asia, Chinese Migration, and the Waves of China’s Re-globalisation” yang digelar Forum Sinologi Indonesia (FSI).
Sinolog dan antropolog Prof Pal Nyiri menjelaskan kecenderungan ini sebenarnya sudah muncul sejak 1990-an, ketika sebagian elite China menyiapkan “opsi penyelamatan” bagi keluarga mereka jika terjadi gejolak politik atau ekonomi.
Menurut Nyiri, tren tersebut melonjak sejak pemerintah China memperketat kontrol terhadap perusahaan teknologi pada 2022. “Mereka menjadi semakin insecure terhadap masa depan, lalu meresponsnya dengan membangun perusahaan keluarga di Singapura dan memindahkan kekayaan serta keluarga ke luar China,” ujarnya.
Ia menambahkan, lonjakan harga properti sejak 2008, meningkatnya pengangguran lulusan universitas, serta menurunnya mobilitas sosial memperbesar tekanan kelas menengah. Fenomena neijuan atau involusi membuat masyarakat harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan posisi ekonomi yang sama.
Kontrol politik yang ketat, termasuk kewajiban mempelajari ideologi Xi Jinping, juga memperkuat rasa tidak nyaman. “Banyak orang tidak menemukan kebahagiaan. Mereka memimpikan kebebasan, meski tidak secara terbuka beroposisi,” kata Nyiri.
Pandemi Covid-19 dan kebijakan lockdown ketat di China menjadi titik balik. “Ini mendorong mereka mencari tempat tinggal di luar China,” ujar Nyiri, merujuk pada meningkatnya kesadaran kelas atas terhadap besarnya intervensi negara dalam kehidupan privat.
Ketua FSI Johanes Herlijanto menilai fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat China menghadapi tekanan sosial yang nyata. “China bukan negara tanpa masalah. Pengangguran, persaingan ketat, dan tekanan sosial nyata dirasakan masyarakatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIP UPH Prof Edwin M. B. Tambunan menilai tangping bukan sekadar perlawanan politik, melainkan juga kritik terhadap narasi kerja keras tanpa henti. “Kaum rebahan menolak narasi kerja keras tanpa henti sebagai satu-satunya jalan hidup,” kata Edwin.
