Salah seorang warga mengeluhkan kinerja Ditjen Pajak kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya di nomor 082240406600. Pelapor mengaku dipersulit saat mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pelapor menyebut dirinya diarahkan oleh oknum pegawai pajak untuk mengurus PKP melalui “orang dalam”. Ia juga dimintai uang Rp 10 juta dan dijanjikan prosesnya selesai dengan cepat.
“Saya manajemen perusahaan jasa di Karawang, Jawa Barat. Mau bikin PKP dipersulit, akhirnya diarahkan bikin via orang dalam. Dimintai biaya Rp 10 juta, terima beres PKP,” ujar Purbaya membacakan laporan tersebut, dikutip Jumat (24/10/2025).
Pelapor mengaku heran mengapa justru dipersulit padahal dirinya ingin taat membayar pajak ke negara. Terkait laporan itu, Purbaya langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut.
“Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPh malah dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di-follow up ya, follow up. Jadi timnya ini beda, bukan orang pajak – ini Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana,” ujar Purbaya yang langsung diiyakan anak buahnya.
Program Lapor Pak Purbaya (LPP) sendiri telah menerima 28.390 aduan per 24 Oktober 2025, sejak pertama kali diluncurkan pada Rabu (15/10/2025). Sebagai perbandingan, pada 17 Oktober 2025 jumlah laporan yang masuk masih 15.933 laporan.
“Jadi LPP pada 24 Oktober pukul 8 pagi yang masuk melalui WhatsApp sebanyak 28.390. Oh, ternyata melambat ya pertumbuhannya,” kata Purbaya.
Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah diverifikasi. Rinciannya: 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 pesan lain-lain. Sementara itu, 14.365 laporan lainnya masih dalam tahap verifikasi.
Dari total laporan yang sudah diverifikasi, 437 laporan dinyatakan valid, terdiri atas 239 laporan terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 198 laporan terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Angka ini berbalik dibanding pekan lalu, di mana laporan terkait Bea Cukai lebih banyak daripada Ditjen Pajak.
