Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyebut tarif tersebut akan berlaku 1 Agustus 2025.
Tarif tersebut tetap berlaku meski Indonesia telah mengupayakan negosiasi perdagangan, termasuk dari sektor energi dengan Negeri Paman Sam. Hal ini pun langsung direspons oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung.
Indonesia sebelumnya menawarkan mengimpor minyak mentah (crude) dan LPG dari AS demi menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Saat dikonfirmasi apakah rencana tersebut batal seiring dengan tarif baru AS, Yuliot menyebut proses negosiasi masih berlangsung.
“Ini kan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) kan masih mengupayakan. Jadi kan kita sudah menawarkan untuk balance, itu dari sisi energi kan sekitar US$ 15 miliar. Jadi kita lihat saja itu bagaimana keputusan akhirnya,” katanya saat ditemui di Le Méridien, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
“Jadi kita lihat kebijakan dari Presiden Trump kira-kira bagaimana. Untuk beberapa negara kan sudah ditetapkan, sudah disampaikan sama beliau sendiri, ya termasuk Indonesia. Jadi kita juga relatif harus cool juga menanggapi kondisi seperti ini,” tambah Yuliot.
Pekan lalu, Yuliot menyebut pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 249,5 triliun (kurs Rp 16.100) untuk belanja produk energi dari AS. Dana itu akan dipakai membeli LPG hingga minyak mentah.
Saat dikonfirmasi apakah ada komoditas energi lain yang bakal dibeli, hal itu masih menunggu keputusan Airlangga. Diketahui Airlangga saat ini terbang ke Negeri Paman Sam usai Presiden AS Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan terkena tarif 32% pada 1 Agustus
Namun, Yuliot menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor produk Liquefied Petroleum Gas (LPG). Ketersediaan komoditas itu di dalam negeri dinilai sudah cukup, bahkan Indonesia mampu mengekspor ke luar negeri.
Lalu untuk produk BBM, Yuliot menyebut perlu melihat kondisi yang ada, mengingat adanya tren peningkatan produksi BBM dalam negeri. Selain itu faktor teknis seperti jarak antara AS dan Indonesia juga perlu dipertimbangkan.
“Minyak mentah dan LPG. Untuk BBM, ini kan kita juga melihat kondisi yang ada. Jadi untuk BBM itu kan ada peningkatan produksi dalam negeri. Ini ya berapa ini untuk produksi di kilang dalam negeri, ya kemudian berapa yang harus kita impor,” tuturnya.
Meskipun ia tak menutup kemungkinan Indonesia tetap akan mengimpor BBM dari AS. Adapun volume impornya belum bisa diketahui.
“Ya (ada kemungkinan impor BBM), tapi ini kita lihat kemungkinan supply dari situ dulu (dalam negeri). Tapi kalau untuk crude untuk LPG ya kita sudah berbicara dengan beberapa perusahaan,” tutupnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional. Menurut Agus, pihaknya tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri.
“Pemerintah akan terus membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat, untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkeadilan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).
Saat ini berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.
Ia menambahkan, mundurnya pemberlakuan tarif baru dari AS akan memberikan ruang untuk pemerintah mencapai kesepakatan baru dalam tarif resiprokal AS. Agus lalu menyampaikan optimistismenya terkait industri nasional yang tangguh dan adaptif.
“Saat ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih smart dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” jelasnya.
Kendatipun, produk-produk manufaktur Indonesia masih akan lebih berdaya saing dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Sebagai contoh untuk produk tekstil dan alas kaki Indonesia masih akan lebih bersaing dengan tekstil dan alas kaki asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35%.
Selain itu, produk makanan olahan kita akan juga lebih bersaing dibanding Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36% di AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, misalnya Afrika Selatan yang akan dikenakan tarif sebesar 30%.
Tonton juga “Pemerintahan Trump Yakin Kebijakan Tarif Bikin Untung Rp 1.600 T” di sini:
