Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024 sebesar Rp 85,6 triliun dari Rp 457,5 triliun. Hal itu guna menekan penarikan utang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan melebar.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan sampai akhir 2025 realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 616,2 triliun. Dengan adanya pemanfaatan SAL Rp 85,6 triliun, penerbitan surat utang dapat ditekan.
“Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah atas belanja prioritas dan pembiayaan defisit,” kata Wihadi saat membacakan kesimpulan pembahasan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2025, Kamis (3/7/2025).
Kebijakan pembiayaan anggaran tersebut dipastikan diikuti dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang sangat tidak stabil (volatile).
“Apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui?” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah diikuti ketuk palu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 662 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% atau Rp 616,2 triliun.
“Untuk defisit (APBN 2025) totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (1/7).
Defisit APBN ini dikarenakan belanja negara lebih besar dari pendapatan. Sri Mulyani memperkirakan pendapatan negara sampai akhir tahun hanya terkumpul Rp 2.865,5 triliun, lebih kecil dari yang dirancang semula Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun, turun sedikit dari proyeksi semula Rp 3.621,3 triliun.
“Kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara terutama karena beberapa measure seperti PPN (12%) yang tidak jadi dicollect, dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar Rp 80 triliun. Jadi pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dividen BUMN sebesar Rp 150 triliun sendiri, Rp 70 triliun plus Rp 80 triliun,” beber Sri Mulyani.
Tonton juga “Momen DPR Cecar Sri Mulyani: Penghematan Ujung-ujungnya Tambah Utang” di sini:
