Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa peta jalan ini akan menjadi panduan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan transisi menuju ekonomi hijau.
“Visi Indonesia Emas 2045 secara jelas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Ini adalah bentuk komitmen bersama seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera,” jelas Wakil Menteri Febrian, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Peta jalan ini mengidentifikasi delapan sektor prioritas, mulai dari energi terbarukan hingga ekonomi sirkular, yang memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi rendah karbon dan menciptakan pekerjaan hijau berkualitas. Dokumen ini bertujuan untuk menyusun regulasi, program, dan investasi SDM secara terintegrasi dan inklusif, serta memastikan bahwa keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan hijau dapat dilatih secara sistematis.
Diperkirakan pada 2025, jumlah tenaga kerja hijau Indonesia akan mencapai 4 juta orang, atau 2,7 persen dari total tenaga kerja. Angka ini dapat meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta orang pada 2029. Selain itu, pekerjaan yang berpotensi menjadi hijau diproyeksikan mencapai 56 juta pada 2025 dan meningkat menjadi 72 juta pada 2029.
Namun, proses transformasi ini juga menghadapi tantangan, termasuk rendahnya partisipasi perempuan, tingginya pekerjaan informal, dan kesenjangan dalam pengupahan serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi yang dirancang dalam peta jalan ini mencakup penyesuaian sistem pelatihan dan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja hijau.
Peluncuran peta jalan ini adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan mitra pembangunan internasional seperti GIZ dan PROSPERA. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, Ina Lepel, menambahkan bahwa dukungan dari Pemerintah Jerman bertujuan untuk mendukung transisi yang adil dan berkelanjutan menuju ekonomi hijau.
“Dukungan Pemerintah Jerman merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung Indonesia dalam memajukan transisi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Memajukan keterampilan tenaga kerja Indonesia menuju hijau menjadi salah satu faktor kunci,” jelas Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste Ina Lepel.
Keberhasilan implementasi peta jalan ini bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Febrian menutup acara dengan menggambarkan masa depan di mana pekerjaan hijau menjadi ciri khas peradaban baru Indonesia, dengan SDM sebagai pusat perubahan dalam transformasi menuju ekonomi hijau.
(rrd/rir)
Related posts:
