Kekosongan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga kini masih terjadi sejumlah di SPBU swasta, diantaranya yakni SPBU Shell, dan BP-AKR. Kekosongan ini pun sebenarnya sudah terjadi dua kali dalam satu tahun ini.
Berdasarkan catatan detikcom, kekosongan pasokan BBM di SPBU Shell dan BP-AKR terjadi pada awal tahun 2025, sekitar akhir Januari dan awal Februari. Penyebab kekosongan stok itu diklaim akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU.
Kondisi ini terulang kembali sekitar akhir Agustus 2025 hingga saat ini, Selasa (16/9/2025). Dimana sejumlah SPBU swasta masih belum dapat menyediakan pasokan BBM jenis bensin. Artinya kondisi ini sudah berlangsung sudah berminggu-minggu
Berdasarkan laman resmi Shell yang dilihat hari ini, Manajemen Shell mengungkapkan bahwa produk bensin Shell masih belum tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bensin Shell tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dan terima kasih telah memilih BBM berkualitas tinggi dari Shell,” tulis keterangan tersebut.
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR Vandra Laura mengatakan pihaknya saat ini masih belum bisa menyediakan BBM secara lengkap. Artinya ada jenis bbm yang tidak tersedia.
“Sampai saat ini memang produk kami tidak lengkap gitu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Kekosongan BBM di SPBU Swasta
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebenarnya telah berulang kali merespon soal adanya kekosongan pasokan BBM jenis bensin di SPBU swasta. Namun berulang kali juga ia mengatakan hal yang sama.
Tepatnya pada akhir Agustus 2025, Bahlil mengatakan bahwa semua perusahaan SPBU swasta telah mendapat kuota impor yang jumlahnya jauh lebih besar dari tahun 2024. Dimana terdapat tambahan alokasi sebesar 10%.
Dengan kondisi itu, ia mendorong SPBU swasta membeli produk dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia.
“Jadi contoh kalau di 2024 perusahaan A mendapat 1 juta, maka di 2025 dia mendapat 1,1 juta. Oke, dan itu sudah kita lakukan. Nah kalau ada yang masih kurang ya silakan beli juga di Pertamina, kan Pertamina juga barangnya ada di kilangnya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).
“Karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita. Saya pikir bukan kita pilih kasih, semuanya kita kasih, tapi kan harus ada juga bagian-bagiannya yang harus kita jaga demi kondisi negara kita,” tambahnya.
Adapun pada awal September 2025, Bahlil pun menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan BBM pada SPBU swasta. Sebab, pemerintah sudah memberikan 10% tambahan kuota impor BBM untuk SPBU swasta.
Bahlil mengatakan pemerintah sudah memberikan izin impor lebih besar jumlahnya dari tahun 2024. Maka dari itu, menurut Bahlil seharusnya SPBU swasta masih memiliki stok BBM.
“Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10% jadi 1,1 juta, itu contoh. Jadi kuota impornya diberikan 100% di 2024 ditambah 10%,” beber Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).
“Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, nggak ada yang menjadi kelangkaan,” sambungnya.
Yang terjadi saat ini adalah, SPBU swasta meminta kembali tambahan pasokan impor BBM. Bahlil menegaskan, apabila pasokan BBM tidak cukup, seharusnya SPBU swasta bisa mengambil dari persediaan BBM yang ada di Pertamina.
“Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B-to-B dengan persediaan nasional,” tegas Bahlil.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ESDM telah memanggil sejumlah SPBU swasta sebanyak dua kali. Pertama pada Senin (9/9/2025) di Kantor Ditjen Migas, Jakarta. Hasilnya Kementerian ESDM menegaskan tidak akan menambah impor untuk SPBU swasta. Ia meminta SPBU swasta melakukan sinkronisasi pasokan dengan Pertamina.
“Untuk SPBU Swasta itu telah memberikan kelebihan alokasi volume tambahan sebanyak 10% Dari alokasi volume tahun 2024, dan diharapkan Badan Usaha Swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM nya. Jadi tidak ada (impor tambahan). Sinkronisasi dengan Pertamina,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman.
Kemudian, kedua kalinya dilakukan pemanggilan di Kantor Kementerian pada Selasa (10/9/2025). Pemanggilan tersebut untuk mencari solusi kekosongan bensin di SPBU swasta. Dari pemanggilan tersebut, Kementerian ESDM membuka opsi impor BBM dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan bahwa opsi penambahan impor BBM dari Pertamina akan terjadi jika stok BBM di kilang Pertamina tidak mencukupi. Kementerian ESDM tengah meminta data volume yang dibutuhkan SPBU swasta dan akan diolah untuk diberikan ke Pertamina.
“Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya (ke SPBU swasta). Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina nya. Kata Pertamina, oh ternyata perlu tambahan nih pak, kami harus impor tambahan,” kata saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Terbaru, Bahlil masih mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tambahan impor 10% kepada SPBU swasta. Menurutnya tidaklah tepat jika Kementerian ESDM disebut tidak memberikan kuota impor BBM.
“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1 juta 100 kiloliter,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengatakan bahwa jika masih ada kekurangan BBM di SPBU swasta, ia mendorong untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina.
“Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik,” katanya.
Penyebab Kekosongan
Adapun untuk kali ini, penyebab kekosongan terjadi bukan karena adanya kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kekosongan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian BBM di SPBU swasta. Khususnya untuk BBM non subsidi. Yuliot menjelaskan saat ini masyarakat mulai beralih dalam mengkonsumsi BBM dari yang sebelumnya menggunakan BBM subsidi, menggunakan BBM non-subsidi.
Menurut Yuliot, peralihan ini dikarenakan adanya kewajiban penggunaan QR code untuk pembelian BBM subsidi Pertalite di Pertamina yang memerlukan pendafatarn dan kesesuaian dengan kendaraannya.
“Jadi untuk peningkatan itu kan karena ada shifting juga. Ini kan Pertamina kan mewajibkan menggunakan QR code Pertamina. Itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi pertalite itu menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan,” katanya saat ditemui di Gedung DPR, RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” tambahnya. respons
