Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan menohok jika ada ekonom yang mengkritik pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia mengatakan jika ada yang mengkritik, mereka hanya iri.
“Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI rawan kritik karena dikhawatirkan mengganggu independensi bank sentral. Hal itu dikarenakan kedekatannya dengan otoritas fiskal, jabatannya di partai politik sebagai bendahara umum Gerindra, serta hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai keponakan.
Purbaya menduga Thomas Djiwandono akan mundur dari Gerindra jika sudah masuk BI. Selain itu, suaranya tidak otomatis menjadi keputusan karena Deputi Gubernur BI diisi sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang.
“Nanti kalau orangnya ke sana, Pak Thomas pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia nggak akan di Gerindra lagi, kalau dugaan saya ya, atau di Gerindra pun di belakang. Tapi kan Dewan Gubernur bukan satu orang, ada berapa? Tujuh. Nggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya. Jadi harus diskusi antar mereka nanti. Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,” jelas Purbaya.
“Jadi selama approach-nya seperti itu, nggak ada masalah. Nanti kalau ada intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan, itu kan bisa kelihatan. Selama ini kan cuma sinergi ke arah yang lebih bagus kan, kalau itu bukan intervensi, (tetapi) kerja sama,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut BI akan tetap independen menjalankan moneter dan pemerintah menjalankan fiskal. Keduanya akan berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
“Kalau independensi nggak ada hubungannya (Thomas masuk BI), kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah, selama ini kan nggak ada. Walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” beber Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Ekonom Kritik Pencalonan Thomas Djiwandono di BI
Salah satu ekonom yang mengkritik adalah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Ia menilai jabatan Deputi Gubernur BI harus diisi pejabat karir BI, bukan orang luar seperti Thomas Djiwandono.
“Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI adalah kemunduran paska reformasi 98. Deputi Gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter,” tutur Bhima saat dihubungi.
Bhima menilai pencalonan Thomas Djiwandono di BI seperti intervensi fiskal ke sektor moneter. Jika hal itu terjadi, citra independensi otoritas moneter dianggap semakin buruk.
“Sentralisasi pemerintahan Prabowo makin terasa dan mungkin terinspirasi dari Trump yang intervensi The Fed, hanya caranya beda di mana Trump mengkriminalisasi Gubernur The Fed. Masuknya Thomas Djiwandono ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter. Rupiah bisa makin melemah karena kehilangan legitimasi di mata investor,” imbuhnya.
Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kehadiran Thomas Djiwandono di BI akan semakin memperberat keadaan. Pasalnya saat ini independensi BI sedang merosot akibat kebijakan burden sharing dan narasi pemerintah yang seolah menempatkan BI sebagai junior partner.
“Jika yang terjadi adalah swap Deputi Gubernur BI dan Wamenkeu terjadi, maka persepsi terkait independensi BI akan terpuruk cukup dalam,” imbuhnya.
Relasi keluarga dengan presiden dan latar partai politik Thomas Djiwandono berpotensi membuat investor lebih sensitif. Dengan demikian jika ia masuk BI, dianggap perlu memutus afiliasi partisan secara jelas, mematuhi standar konflik kepentingan dan menunjukkan disiplin komunikasi yang konsisten dengan mandat BI.
“Pada akhirnya BI tetap independen bila dewan gubernur bekerja kolektif, menegakkan pagar etik, membuka transparansi argumentasi kebijakan dan menjaga jarak dari agenda fiskal jangka pendek. Jika Thomas Djiwandono ikut menguatkan praktik itu, ia tidak menggerus independensi, ia justru membantu memulihkan kepercayaan pasar,” ucap Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi dihubungi terpisah.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Lihat juga Video: Sosok Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu
