Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dalam hal ini yang terpenting tidak hanya menjaga defisit tetap terkendali.
Puan mengatakan APBN 2026 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas yakni mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN tahun anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” kata Puan dalam pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026).
Puan menegaskan pihaknya akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik.
“Fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada pelaksanaan Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan sehingga kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan,” tuturnya.
Dalam pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat antara lain ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya. Kemudian evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain itu, evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara-negara yang sedang berkonflik juga menjadi prioritas. Lalu proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selanjutnya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga permasyarakatan tanpa diskriminatif, penanganan kasus superflu di berbagai wilayah di Indonesia, permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji taun 2026, hingga evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Puan.
