Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak melanjutkan Program Inpres Jalan Daerah (IJD). Program ini akan tercantum dalam ‘Inpres Sapu Jagat’.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Program IJD pertama kali dijalankan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Dody mengatakan, pihaknya telah menggodok rencana penerbitan inpres baru dalam 2-3 bulan terakhir dan prosesnya hampir rampung. Namun beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyarankan agar rencana tersebut diubah.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Mendadak Pak Andi Darmawan Aras menyarankan ditarik, kemudian digabungkan dengan yang lain. Jadi akan menjadi ‘Inpres Sapu Jagat’, pak. Di situ ada jalan, ada sanitasi, ada sampah, air minum. Semua ada di situ,” kata Dody dalam Rapat Kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
“Jadi hari ini itu yang terjadi, Pak. Kita mulai dari, ya bukan dari nol, tapi mulai awal lah. Sesuai arahan Pak Andi. Mungkin lebih detail Pak Andi bisa menjelaskan,” sambungnya.
Dengan demikian, kini tidak akan ada lagi nama Inpres Jalan Daerah ataupun Inpres Air Minum dan Air Limbah Domestik atau sanitasi (AMAL). Ke depannya, program pembangunan proyek di daerah digabungkan dalam Inpres Infrastruktur Daerah (IID).
Padahal, rencana dilanjutkannya program IJD telah terdengar sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PU juga telah melakukan serangkaian persiapan untuk melanjutkan program tersebut, dengan mengusulkan anggaran Rp 15 triliun untuk implementasinya pada 2025.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut tentang potensi penurunan anggaran untuk alokasi program perbaikan jalan daerah ini usai perubahan tersebut, Dody tak berbicara banyak. Namun, ia menyebut kalau pasti akan ada perbedaan angka.
“Saya nggak bisa ngomong, karena itu ada tek-tokannya kenceng dengan Bappenas. Kalau angka kan nanti pasti beda. Nanti kalau nilainya kan setelah selesai inpresnya, ada pedoman pelaksanaan dari Bappenas baru kita bicara,” ujar Dody..
Sebagai informasi, Program IJD ditujukan untuk penanganan jalan-jalan non-nasional rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia, dengan dukungan APBN. Salah satu yang melandasi penerbitan kebijakan ini ialah karena viralnya unggahan ‘Jalan Lampung Dajjal’ pada kala itu.
Kementerian PU sudah mengusulkan anggaran Rp 15 triliun untuk pelaksanaan program tersebut pada 2025. Angka ini sama dengan usulan Kementerian PU untuk program IJD pada 2024 lalu.
“Sekitar mungkin Rp 15 triliunan awal ya, tapi nanti akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal. Kita mengajukan sama seperti tahun lalu,” kata Dody, ditemui di Posko Mudik Lebaran Kementerian PU, Kota Bekasi, Jawa Barat, ditulis Kamis (27/3/2025).
Dody, optimistis dari sisi panduan pelaksanaannya Kementerian PU telah lebih siap dalam menjalankan program ini. Hal ini mengingat program tersebut di masa pemerintahan lalu telah berjalan selama hampir 2 tahun.
“Karena kan itu dari tahun ke tahun sudah ada, tinggal Inpres-nya diperbarui, tapi Inpres-nya belum keluar, nanti kalau Inpres diperbarui kita tinggal kemudian diskusi lagi dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kira-kira mau dikasih berapa dulu (anggaran awalnya),” ujar dia.
Simak juga Video: Komisi V DPR Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Pembangunan Jalan Daerah
