Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinator (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat ini membahas Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, telah hadir lebih dari 10 perwakilan kementerian dan badan.
Sekitar pukul 10.00 WIB para pejabat nampak sudah mulai datang ke lokasi. Jajaran menteri yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Selain itu, juga turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.
Hadir pula perwakilan sejumlah kementerian/lembaga (KL) antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Pemprov Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah merilis delapan stimulus ekonomi. Sebanyak delapan stimulus ekonomi tersebut di antaranya bantuan pangan selama dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata kepada 552.000 pekerja.
“Program paket ekonomi terdiri dari 8 program akselerasi 2025 dan 4 program lanjutan di 2026 dan 5 program andalan pemerintah jangka panjang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
8 Program Akselerasi 2025
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy
4 Program Dilanjutkan 2026
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UM KM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
3. PPh Pasal 21 DTP – untuk Pekerja di Industri Padat Karya(APBN 2026)
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerimaBukan Penerima Upah (BPU)
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan
