Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai perusahaan sektor pertambangan pertama yang memperoleh pengesahan Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Program kepatuhan yang disahkan berlaku selama lima tahun sejak tanggal penetapan.
“Program Kepatuhan Persaingan Usaha bersifat dinamis dan perlu terus dikembangkan agar sejalan dengan perubahan struktur pasar serta praktik bisnis yang berkembang,” ujar Ketua Sidang Komisi, Hilman Pujana dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).
Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Komisi di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, pada Rabu (8/10), berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Sidang tersebut dipimpin oleh Hilman Pujana selaku Ketua Sidang, dengan kehadiran para anggota KPPU baik secara luring maupun daring sebagai anggota sidang.
KPPU menyambut langkah PTBA sebagai tonggak penting dalam mendorong budaya persaingan usaha yang sehat di sektor pertambangan, serta mengapresiasi inisiatif PTBA untuk menjadi pionir dalam menerapkan program kepatuhan di sektor tersebut. KPPU juga menegaskan bahwa penetapan ini bukanlah akhir dari proses.
KPPU berharap langkah PTBA dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya, khususnya di sektor tambang dan BUMN di bawah ekosistem Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Perusahaan-perusahaan lain di bawah ekosistem Mining Industry Indonesia (MIND ID) maupun BUMN sektor tambang seharusnya dapat mengikuti jejak ini. Karena kepatuhan sejak dini adalah bentuk komitmen preventif untuk menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat dan mencerminkan kepatuhan terhadap aturan hukum, serta memperkuat transparansi dan integritas bisnis di Indonesia,” tutup Hilman.
Sebagai informasi, PTBA mengajukan program kepatuhan tersebut sejak 12 April 2023 dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Dalam sidang penetapan yang berlangsung di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, hadir Direktur Utama PTBA Arsal Ismail bersama jajaran manajemen, termasuk Head Legal & Regulatory Affairs Zulfikar Azhar dan Head Corporate Finance Eko Prayitno.
