Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 886,63 miliar untuk 2026. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif Kemendag Rp 1,10 triliun.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti menyebut pagu indikatif Kemendag hanya memenuhi kebutuhan belanja operasional dan sebagian belanja non-operasional. Ia merinci, biaya operasional Kemendag Rp 1,07 triliun yang mencakup belanja pegawai Rp 722,12 miliar dan belanja barang Rp 349,60 miliar.
Sementara untuk belanja non-pegawai Rp 28,62 miliar. Ia menyebut, anggaran ini berasal dari PNBP. Roro mengatakan, total pagu anggaran Kemendag turun setiap tahunnya. Jika dibandingkan 2025, pagu anggaran Kemendag turun lebih dari 90% untuk beberapa program prioritas Kemendag.
“Ketika kita berbicara mengenai program perdagangan dalam negeri, pagu tahun 2025 berada di kisaran Rp 190.893.961. Sedangkan pagu indikatif tahun 2026 itu berada di angka Rp 15.508.633. Jadi memang ada penurunan sekitar 90-an persen,” ungkap Roro dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Sementara untuk program perdagangan luar negeri, pagu anggaran 2025 sebesar Rp 227,12 miliar menjadi Rp 2,33 miliar. Sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 1,48 triliun menjadi Rp 1,08 triliun pada 2026.
Dyah mengatakan, Kemendag berperan untuk menjalankan program prioritas nasional terkait kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap total ekspor dunia. Kemudian meningkatkan pangsa pasar nilai ekspor dan meningkatkan nilai total perdagangan antara wilayah.
Kemendag juga memiliki tiga prioritas utama di tahun 2026, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan ekspor produk-produk UMKM. Karenanya, Kemendag mengajukan anggaran tambahan menjadi Rp 1.98 triliun untuk tahun 2026.
“Yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui surat nomor PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 tanggal 12 Juni 2025, perihal permohonan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 886.635.770.000 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 272.578.539.000 dan belanja non-operasional sebesar Rp 614.057.231.000,” pungkasnya.