Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara), terkait permasalahan beban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Hal itu ia ungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Dalam agenda tersebut, sejumlah Anggota Komisi VI mencecar Bobby terkait penyelesaian persoalan KCIC.
Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC.
“Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.
“Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.
Diketahui, KAI sendiri masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Adapun KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun di semester I 2025. Adapun total penyerapan kerugian KAI di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1,424 triliun. Sementara di semester I tahun 2024, kerugian 2,377 triliun.
Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.
“Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” kata Dony saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).
