Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada perusahaan baja asal China tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Parahnya lagi, menurut Purbaya, ada dugaan membeli KTP untuk para pegawai.
Purbaya pun berencana menggerebek perusahaan baja tersebut.
“Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dugaan soal beli KTP tersebut mencuat lantaran setelah dicek, pengusaha maupun pegawainya tidak bisa berbahasa Indonesia.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Negara pun rugi besar akibat tindakan tersebut, Apalagi dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.
“Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” terang Purbaya
“Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tambahnya.
