Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) terus memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan kebijakan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Dody menjelaskan kondisi kemantapan jalan nasional saat ini sudah mencapai lebih dari 90%, sementara jalan provinsi dan kabupaten masih berada di kisaran 60%.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Kesenjangan infrastruktur (backlog) inilah yang mendorong Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres tersebut. Tujuannya, agar pembangunan di daerah bisa lebih merata dan akses masyarakat semakin mudah.
“Kalau dibandingkan kemantapan jalan, nasional kita sudah 90% lebih. Tapi kalau jalan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, baru sekitar 60%,” ujar Dody, dikutip dari 20detik, Sabtu (25/10/2025)
“Backlog inilah yang dilihat oleh Pak Presiden, makanya beliau mengeluarkan Inpres Jalan Daerah,” sambungnya.
Selain memperbaiki jalan utama, Kementerian PU juga tengah membangun jembatan-jembatan gantung di berbagai wilayah terpencil. Pembangunan ini ditujukan untuk memastikan masyarakat, terutama ibu hamil, anak sekolah, hingga warga yang sakit, dapat menjangkau fasilitas vital seperti sekolah, Puskesmas, dan Posyandu dengan aman.
“Kita perlu banyak membangun jembatan-jembatan gantung, agar ibu hamil, teman-teman yang sakit, anak-anak yang mau sekolah, tidak ada kesulitan lagi untuk menuju tempat-tempat sekolahnya, atau Puskesmas, Posyandu yang terdekat,” kata Dody.
Dody menilai Inpres ini memiliki dampak langsung bagi kehidupan masyarakat karena menyentuh kebutuhan dasar: akses, mobilitas, dan pemerataan ekonomi. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai ‘vitamin konektivitas daerah’ yang mampu menggerakkan pertumbuhan dari bawah.
“Program ini sangat berdampak bagi masyarakat. Dengan terkoneksinya daerah-daerah, akses logistik jadi lebih mudah, masyarakat bisa menjangkau fasilitas umum dengan cepat. Kalau rakyat kuat, negara pasti kuat,” ujar Dody.
“Ini yang saya sebut vitamin konektivitas daerah,” sambungnya.
Dody juga menegaskan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 merupakan wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Prabowo, terutama pada poin pertama dan ke-6, yakni hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan pembangunan dari desa.
Ia memastikan arah pembangunan saat ini difokuskan untuk memperkuat wilayah pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru.
“Saya yakin sih Inpres Jalan Daerah ini adalah salah satu wujud nyata dari Asta Cita Pak Prabowo, yang nomor pertama dan ke-6 yaitu Ketahanan Nasional dan Pemerataan Pembangunan,” tutur Dody.
Menurut Dody, dengan perbaikan konektivitas dan peningkatan infrastruktur di tingkat daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin solid. Ia meyakini kebijakan ini mampu mengurangi keluhan dari para kepala daerah terkait keterbatasan infrastruktur jalan di wilayahnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah pejabat daerah sempat ‘menggeruduk’ kantor Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu). Sebab, transfer ke daerah (TKD) tengah mengalami pemangkasan.
“Jadi bukan berarti kalau kemudian TKD dikurangin terus nggak ada pembangunan di daerah. Karena maunya Pak Prabowo itu, tumbuh itu dari bawah, dari desa,” ungkap Dody.
“Kalau jalan dan jembatan di daerah beres, saya yakin kemarahan bupati, gubernur, dan wali kota itu ke Kementerian Keuangan berkurang drastis. Karena masyarakat bisa langsung merasakan hasilnya,” sambungnya.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan konten lengkapnya di detik.com/jejak-pradana.
