Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI memberi peringatan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak menyajikan data yang sudah “dipesan” oleh pihak tertentu demi kepentingan tertentu. DPR juga mengingatkan pentingnya keakuratan, transparansi, dan ketepatan waktu penyampaian data BPS yang menjadi acuan banyak pihak hingga penyusunan APBN.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati menegaskan data BPS harus benar-benar valid dan sesuai kondisi di lapangan. Ia khawatir bila data dimanipulasi untuk kepentingan daerah tertentu agar terlihat lebih miskin demi meraup lebih banyak bantuan pemerintah.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Mohon untuk di dalam penyusunan data BPS ini jangan mengandung pesanan yang berimplikasi terhadap bagaimana supaya daerahku angka kemiskinannya naik, dibuat tinggi, agar apa? Agar bantuannya banyak,” ujar Esti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPS di Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Esti juga mengingatkan data yang sudah “dipesan” justru akan menyesatkan kebijakan publik. “Data ibu mendukung untuk pembuatan kebijakan. Tapi kalau sudah pesanan, siapa pun yang pesan tidak akan mampu memberikan yang terbaik untuk kita semua,” tegasnya.
Selain itu, Esti juga menyoroti penundaan pengumuman data kemiskinan yang seharusnya dirilis pada Selasa (15/7/2025). Menurutnya, keterlambatan ini berpotensi menimbulkan masalah karena data BPS menjadi rujukan banyak pihak.
Ia mencontohkan adanya perbedaan data pada target literasi membaca. Komisi X mencatat target literasi 2026 hanya 65,89%, padahal data Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyebut angka literasi pada 2024 sudah mencapai 72,44%.
“Berarti kan kami salah mencantumkan target di tahun 2026. Nah ini siapa yang seharusnya memperbaiki, sementara kemarin kami sudah dok (ketuk palu) di Rapat Banggar. Tentu ini kan menjadi problem,” tutupnya. sentil
