Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pandangan fraksi DPR RI yang menginginkan agar target pertumbuhan ekonomi 2026 berada di level 6%. Target itu lebih tinggi dari yang dipatok pemerintah pada rentang 5,2%-5,8% year on year (yoy).
Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya pemerintah memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas, hanya saja masih terdapat tantangan yang harus diatasi bersama.
“Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan fraksi PKB dengan batas atas 6%. Usulan fraksi Gerindra dan PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dapat dicapai,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/7/2025).
“Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama,” tambah Sri Mulyani.
Dari sisi permintaan (demand), kata Sri Mulyani, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong pada level 5,5%. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
“Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari PDB nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai untuk menciptakan multiplier tinggi dan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.
“Program strategis lain seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 koperasi, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, bantuan subsidi upah dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok rentan,” bebernya.
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa laju investasi Indonesia minimal harus Rp 7.500 triliun. Pasalnya komponen investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% yoy. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp 7.500 triliun,” beber Sri Mulyani.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Tonton juga “Sri Mulyani soal Inflasi RI Rendah: Tak Terkait dengan Daya Beli” di sini:
