Jepang menilai larangan China terhadap ekspor barang dan teknologi berfungsi ganda ke sektor militernya sebagai langkah yang tidak dapat diterima.
Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dua negara, serta ancaman pembatasan yang lebih luas terhadap pasokan mineral logam tanah jarang (rare earth), harta karun energi incaran dunia.
Barang berfungsi ganda adalah produk, perangkat lunak, atau teknologi yang bisa digunakan untuk keperluan sipil sekaligus militer, termasuk mineral strategis yang penting untuk pembuatan drone dan chip semikonduktor.
Mengutip Reuters, Rabu (7/1/2026), ketegangan kedua negara dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada akhir tahun lalu yang menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang.
Pemerintahan Presiden China, Xi Jinping, memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, klaim yang ditolak oleh pemerintahan di pulau tersebut. Beijing menuntut Takaichi menarik pernyataannya, namun permintaan itu tidak dipenuhi.
Sebagai respons, China meluncurkan serangkaian langkah balasan, yang terbaru adalah larangan ekspor barang berfungsi ganda untuk pengguna militer Jepang atau untuk tujuan apa pun yang dapat memperkuat kemampuan militer negara tersebut.
“Langkah seperti ini, yang secara spesifik hanya menargetkan negara kami, sangat berbeda dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima, dan sangat kami sesalkan,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara.
Dalam konferensi pers harian, Kihara menolak berspekulasi soal dampaknya terhadap industri Jepang, dengan alasan belum jelas jenis barang apa saja yang akan terdampak.
Pasar merespons negatif. Indeks saham Nikkei Jepang turun sekitar 1% pada Rabu, berlawanan dengan tren penguatan di pasar Amerika Serikat dan Eropa. Saham kontraktor pertahanan utama seperti Kawasaki Heavy dan Mitsubishi Heavy termasuk yang paling tertekan, masing-masing turun sekitar 2%.
China juga disebut tengah mempertimbangkan pembatasan lanjutan terhadap ekspor logam tanah jarang ke Jepang, menurut China Daily, media milik Partai Komunis China. Jika diterapkan, kebijakan itu berpotensi berdampak luas terhadap industri manufaktur Jepang, termasuk sektor otomotif.
Meski Jepang telah berupaya mendiversifikasi pasokan logam tanah jarang sejak China menahan ekspor mineral tersebut pada 2010, negara itu hingga kini masih bergantung pada China untuk sekitar 60% impor.
Untuk jenis logam tanah jarang berat tertentu, yang digunakan dalam magnet motor kendaraan listrik dan hibrida, ketergantungan Jepang terhadap China bahkan nyaris total.
