Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) memperketat pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menghindari kecurangan takaran pengisian BBM. Pengetatan itu dilakukan melalui sistem digital, yaitu dari aplikasi wikiSPBU Nasional,
Aplikasi itu adalah sebuah sistem digital terintegrasi untuk meningkatkan pemantauan dan pengendalian alat ukur metrologi legal pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nasional. Peluncuran diselenggarakan dalam rangkaian Hari Metrologi Dunia 2025 melalui Webinar Series Balai Pengujian UTTP yang berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Metrologi Legal Indonesia (IKATMI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025).
“Aplikasi wikiSPBU Nasional hadir sebagai wujud komitmen pemerintah memperkuat sistem metrologi legal berbasis digital guna menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi bahan bakar minyak (BBM), wikiSPBU Nasional dibangun untuk membantu teman-teman daerah dalam layanan, evaluasi, dan meminimalkan praktik kecurangan,” ujar Direktur Metrologi Kemendag Sri Astuti, dikutip Rabu (7/5/2025).
Sri menambahkan, aplikasi ini mengintegrasikan pengendalian metrologi legal yang meliputi persetujuan tipe, tera/tera ulang, dan pengawasan dalam satu sistem yang transparan dan mudah digunakan.
Melakui wikiSPBU Nasional juga memungkinkan UML melakukan pengecekan kesesuaian tipe pompa ukur BBM secara daring, memasukkan data SPBU secara detail (lokasi, merek, nomor seri, dan jumlah nozzle), serta melacak status tera/tera ulang dan notifikasi otomatis waktu tera ulang pompa ukur BBM.
“wikiSPBU juga dapat digunakan untuk melaporkan potensi kecurangan dan penggantian komponen ilegal, hingga untuk berkoordinasi langsung dengan pihak terkait seperti Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan pengujian dan kuota BBM,” jelas Sri.
Selain itu, lanjutnya, wikiSPBU Nasional dilengkapi dengan sistem kalender tera ulang digital yang memberikan notifikasi otomatis, pemetaan (mapping) dan pembuatan profil (profiling) SPBU untuk pengawasan metrologi legal, serta dashboard pengawasan yang mendukung analisis dan pengambilan kebijakan.
