Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kesepakatan terkini penambahan kepemilikan saham pemerintah 12% pada PT Freeport Indonesia. Menurutnya, pembicaraan soal diversifikasi saham sempat terhambat karena insiden kecelakaan di tambang yang ada di Papua.
Dia menargetkan awal tahun depan pembahasan akan dilakukan segera untuk menindaklanjuti kesepakatan dengan Freeport.
“Nah terkait dengan hal ini saya pikir setelah musibah ini selesai, di awal bulan depan kami sudah akan membicarakan dengan pihak Freeport untuk bisa kita finalisasi,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Namun, sudah ada beberapa kesepakatan yang secara gamblang disepakati dalam proses penambahan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia. Selain penambahan saham 12%, Bahlil bilang pemerintah juga meminta agar Freeport tetap membayar pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 25%, sekalipun PPh badan telah diturunkan menjadi 22%.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara maupun daerah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya diperoleh oleh negara.
“Pokok-pokoknya pada prinsipnya udah clear, yang pertama adalah penambahan saham 12%. Kedua PPH Badan tetap di 25%, sekalipun negara sekarang PPH badan turun di bawah 22%, tapi dia harus tetap di 25%,” ujar Bahlil.
Di samping itu, Bahlil juga mengajak Freeport lebih banyak melakukan tanggung jawab sosial di tanah Papua. Misalnya saja membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Papua, ataupun mengajak pengusaha lokal untuk ikut dalam proyek pengembangan bisnis.
“Di samping itu juga mereka akan membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk di Papua, dan akan mengutamakan pengusaha-pengusaha lokal di Papua untuk ikut mengambil bagian dalam proses pekerjaannya ke depan,” ujar Bahlil.
Tonton juga video “Bahlil Maafkan Pihak yang Menjadikannya Meme di Medsos” di sini:
