Pemerintah mulai membahas soal penambahan saham milik Indonesia di PT Freeport Indonesia. Tambahan saham hingga 12% sudah disepakati antara pemerintah dan Freeport.
Menurutnya penambahan saham jadi 12% merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, memang penambahan saham baru akan dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis, tapi pembahasan dan kesepakatannya harus dilakukan dalam waktu yang cepat.
“Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya kesepakatan soal penambahan saham harus bisa didapatkan segera karena saat ini produksi Freeport akan mencapai puncaknya pada 2035. Karena hasil yang dikeruk adalah hasil eksplorasi tahun 2003-2004 yang lalu.
“Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground Itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun,” ujar Bahlil.
Bagi Bahlil, bila pembicaraan tidak dilakukan sekarang, bisa-bisa Freeport tidak lagi melakukan eksplorasi untuk produksi tambahan selepas tahun 2035.
“Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan, dan eksplorasi lagi, maka kita akan kehilangan waktu,” papar Bahlil.
