Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, memastikan pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara. Evaluasi ini bertujuan menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dalam pembangunan nasional.
Dody menyatakan prihatin atas kejadian di Sumatera Utara. Ia menegaskan evaluasi internal menjadi sangat penting dan mendesak demi efisiensi serta transparansi pembangunan di Indonesia.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof Sumitro (ayah Presiden Prabowo Subianto) bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi. Ini mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka biaya pembangunan akan semakin tidak efisien,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2025).
Menurut Dody, kejadian ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian PU untuk melakukan introspeksi secara mendalam. Ia memastikan evaluasi internal dari tingkat pejabat eselon I hingga eselon III serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan dimulai pekan depan setelah mendapat persetujuan dari Prabowo.
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Dody.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Dody juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya pimpinan KPK dan Kejaksaan, atas komitmen mereka dalam menjaga integritas dan transparansi pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dari pimpinan KPK dan Kejaksaan dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur. Kerja keras mereka sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan yang transparan,” ucapnya.
Ia lalu menegaskan bahwa dalam proses evaluasi, prinsip praduga tak bersalah tetap dipegang teguh. Dody juga memastikan evaluasi akan dilakukan secara adil dan objektif.
“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, saya juga tegaskan, tidak ada ruang sedikitpun bagi toleransi terhadap praktik korupsi,” tutup Dody.
