Presiden Prabowo Subianto mengungkap lebih dari 1.000 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Hal itu disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo mengaku menerima data tambang ilegal tersebut dari laporan aparat penegak hukum.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan ‘orang-orang kuat’, baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi. Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.
“Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat,” tegasnya.
Respons ESDM
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengaku akan mendalami ribuan tambang ilegal.
“Ini saya cek dulu angka-angkanya,” kata Yuliot kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM akan kembali mendata tambang-tambang rakyat. Pendataan dilakukan untuk memastikan operasional tambang rakyat memiliki perizinan.
Yuliot menjelaskan, pemerintah telah mengatur ketentuan tambang rakyat. Untuk rakyat perorangan, pemerintah telah menetapkan wilayah kerja tambang seluas 5 hektar. Sementara untuk tambang yang dikelola koperasi seluas 10 hektar.
“Untuk tambang ilegal, ini kan kita lihat apakah tambang-tambang rakyat itu punya perizinan nggak?” jelasnya.
