Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan sebanyak 14 perusahaan telah diperiksa terkait kasus pelanggaran mutu, kualitas, takaran hingga oplosan beras. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
“Banyak, sudah ada 14 perusahaan (diperiksa),” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Menindaklanjuti hal tersebut, Zulhas menyusun tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah mengatasi beras oplosan yang beredar. Pertama, pemerintah tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan terbukti mengoplos
“Satu, bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas. Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” tegasnya.
Kedua, Zulhas mengatakan beras yang tidak sesuai mutu atau oplosan tidak ditarik dari peredaran. Namun, dia meminta produsen menurunkan harga beras sesuai dengan kualitasnya.
Sebagai efek jera, Zulhas meminta produsen tidak berbohong kepada masyarakat terkait kualitas beras yang dipasarkan. Ia memperingatkan produsen beras untuk jangan main-main.
“Nggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong kalau masih mau main-main, ini sudah 14 perusahaan diperiksa,” terangnya.
Ketiga, pemerintah akan menghapus kategori kualitas pada beras yaitu premium dan medium. Meski begitu, harga dan kualitas yang dijual ke pasaran tetap akan diatur dalam satu aturan.
“Beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya tidak lagi premium dan medium. Beras ya beras,” tuturnya.
Alasan keputusan itu diambil buntut dari permasalahan beras yang terjadi. Menurut Zulhas, digantinya kemasan beras yang tidak sesuai dengan labelnya sering terjadi.
“Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, beras ini adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, program prioritas utama Bapak Prabowo, oleh karena itu tidak ada yang boleh bermain-main di sini, apalagi mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri,” tegasnya.
