Zulhas mengatakan akan menugaskan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq untuk menyeleksi teknologi yang dapat digunakan. Kemudian pemerintah akan bermitra dengan Danantara untuk pengadaan teknologinya.
“Penugasan Menteri Lingkungan nanti akan menyeleksi teknologi yang layak, diserahkan bermitra dengan danantara, izin dari (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) ESDM,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (26/5/2025).
Keputusan tersebut akan masuk dalam kebijakan baru mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik. Zulhas mengungkap selama ini aturan mengenai pengelolaan sampah menjadi listrik sangat panjang.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan Perpres baru untuk memangkas birokrasi pengelola sampah menjadi listrik. Zulhas mencontohkan kebijakan izi tipping fee atau bea gerbang saja untuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) harus memenuhi izin banyak kementerian/lembaga.
“Kalau dulu ada tipping fee itu kan masih lobi DPRD, Bupati waduh itu lama sekali belum lagi nanti dengan Menteri Keuangan, panjang lagi. Menteri ESDM sendiri, Menteri Lingkungan sendiri, setelah itu PLN sendiri kemudian setelah terjadi pun juga penggantian DPRD biasanya menganulir kebijakan yang lama jadi memang, makanya berpuluh-puluh tahun nggak selesai-selesai,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Menurut Zulhas Indonesia telah ketinggalan 20 tahun dari negara lain. Ia menyebut negara lain telah 20 tahun lebih awal meningkatkan pengelolaan sampahnya menjadi listrik dengan teknologi canggih.
“Teknologi di dunai banyak, kemarin Jepang di Tokyo ada berapa puluh, di Beijing orang sudah 20 tahun. Jadi kita ketinggalan 20 tahun,” pungkasnya.
(ada/rrd)
