Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang mengadu ke ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI terkait persoalan kegiatan usaha pertambangan yang dihentikan sementara hari ini. Menurut Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang Adi Perdana, kegiatan usaha pertambangan sudah ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar) selama dua bulan.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Adi mengatakan mulanya Pemprov Jabar dalam hal ini Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menerbitkan surat keputusan terkait pemangkasan produksi tambang sekitar 50%. Satu minggu kemudian, Dedi Mulyadi menetapkan penutupan tambang sementara.
“Entah dasar keputusan apa, pemerintah provinsi menetapkan penutupan tambang di wilayah kami sementara, dan tidak ada jangka waktu. Kami diberi ketidakpastian di sini,” ujar Adi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Adi menjelaskan masyarakat setempat sudah melakukan aksi menuntut kepastian terkait keputusan penutupan tambang tersebut. Lalu, pemerintah daerah (pemda) melakukan pendataan warga terdampak penutupan tambang di tiga kecamatan.
“Terus pertengahan Oktober, tanggal 10, aliansi kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, meminta audiensi dengan Gubernur Jawa Barat terkait kondisi masyarakat yang sudah terdampak. Karena kondisi kami semakin tertekan, kami tidak bisa mencari nafkah. Kepala Desa berinisiasi untuk beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat, tapi tidak ada respon, Pak. Tidak ada respon sama sekali,” terang ia.
Ia juga menanggapi terkait bantuan sosial serta lapangan pekerjaan pengganti ke warga terdampak. Menurutnya, hingga saat ini tak ada kepastian terkait lapangan pekerjaan. Terkait penyaluran bansos, Adi menyebut tidak merata. Dari 3.000 data yang diajukan, hanya 1.800 orang per desa yang menerima bansos
“Tanggal 3 November, dan pada hari yang sama, DPR Provinsi melakukan kunjungan ke wilayah tambang. Dan pada saat hari itu juga, ada simbolis penyerahan 200 penerima bantuan. Harusnya, ketika simbolis itu kan, biasanya harus langsung diproses. Sampai saat ini, apakah formulir itu udah di DPMD? Kita nggak tahu, nih. Ini sudah mau 2 bulan. Sampai tanggal 26 November ini, 2 bulan, Pak. Penutupan tambang ini,” terangnya.
“Kita ingin DPR RI memanggil menteri ESDM. Kita ingin DPR RI memanggil gubernur kita. Kita ingin DPR RI memanggil developer. Kita ingin DPR RI memanggil PUPR dan perusahaan. Supaya duduk bareng bersama di DPR,” imbuh ia.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Gozali mengakui persoalan tambang merupakan isu lama. Ia menilai pemerintah tidak serius dalam memberikan solusi. Menurutnya, permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan, antar Pemprov, mulai dari Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten.
“Karena seluruh material disuplai untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan wilayah Jabodetabek. jadi kami meminta agar pembangunan jalan khusus tambang diambil alih pemerintah pusat. Karena kalau masih mengandalkan Pemda tidak akan terwujud karena pembangunan jalan tambang ini udha waktu zaman Rahmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut dan merumuskan jalan keluar yang tidak merugikan semua pihak. Menurutnya, penutupan tambang terjadi karena beberapa hal, mulai dari muncul penyakit paru-paru, hingga banyak korban kecelakaan karena jalanan yang rusak.
“Ya, masalah utamanya ternyata jalan yang belum terselesaikan. Mari kita bersama berpikir menyeluruh penyelesaiannya kan penyelesaian yang ada semua menjadi terselesaikan dan tidak ada yang dirugikan, tambang jalan kembali, masyarakat bisa kembali bekerja, masyarakat yang terganggu buruknya tambang terselesaikan,” ujar Ahmad.
Ia menyebut akan merumuskan jalan keluar bersama dengan pemerintah. “Insya Allah kita rumuskan seperti apa mudah mudahan bisa kita usulkan bisa didengarkan oleh para pelaksana, pemerintah sendiri,” imbuh ia.
