Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi buka-bukaan soal perintah Presiden Prabowo Subianto soal pemberian bantuan beras 10 kilogram/bulan selama Juni dan Juli 2025.
Rencananya, ada 18,3 juta keluarga penerima bantuan pangan yang akan mendapatkan bantuan sosial beras tersebut. Hanya saja, untuk sementara baru ada 16,5 juta penerima yang telah selesai diverifikasi langsung oleh BPKP.
Arief mengatakan arahan khusus Presiden Prabowo, yaitu agar penyaluran bantuan sosial beras 10 kg tidak sampai menggangu harga gabah di tingkat petani.
“Kemudian ada tapinya, jangan sampai bantuan ini diberikan tapi harga gabah di tingkat petani malah jatuh, sehingga bantuan pangan ini nanti akan selektif. Selektif itu maksudnya penerima totalnya tetap 18,3 juta PBP dan yang sudah terverifikasi oleh BPKP sementara ada di 16,5 juta PBP,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).
Arief memastikan penyaluran bantuan pangan beras tidak akan menjadi faktor depresiasi harga gabah di tingkat petani. Ini karena tujuan stimulus ekonomi ini untuk menyokong masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami pun dengan Pak Mentan sudah bersepakat, agar menjaga harga gabah petani tidak sampai jatuh. Namun masyarakat yang layak dibantu juga tetap dapat bantuan. Itu kerennya hari ini, bisa sama-sama memahami 2 tujuan hulu dan hilir untuk tercapai semuanya,” urai Arief.
Penyaluran sekaligus di Indonesia Timur
Khusus pada wilayah Indonesia Timur kemungkinan besar akan disalurkan secara one shoot atau alokasi 2 bulan dalam 1 kali pengiriman.
“Bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua, Maluku, dan NTT itu one shoot. Jadi Juni-Juli ini, kemungkinan di akhir, itu one shoot. Satu kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan,” tutur Arief.
Arief mengatakan pihaknya telah menugaskan Bulog untuk penyaluran bantuan pangan beras. Dia mengaku telah langsung melakukan rapat dengan Direksi Bulog untuk penugasan ini. Arief mengarahkan agar beras yang disalurkan memiliki kondisi yang baik.
“Kemudian berasnya juga harus yang kondisinya baik. Tidak boleh ada beras jelek yang di deliver ke masyarakat. Harus zero complain, walaupun itu sulit,” tegas Arief.
Adapun database penerima bantuan pangan beras tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Implementasi DTSEN diharapkan dapat meningkatkan akurasi penerima, sehingga benar-benar tepat sasaran.
“Kita menggunakan data DTSEN. Ini tentunya dari teman-teman dari Bappenas, BPS bersama Kementerian Sosial dengan koordinasi dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Perekonomian,” papar Arief.
Selanjutnya dalam hal pengawasan saat penyaluran nanti, Badan Pangan Nasional akan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.
Simak juga Video ‘Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas’:
