Menko Pereknomian Airlangga Hartarto buka suara soal ketetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang banyak diprotes kalangan buruh, khususnya penetapan UMP di ibu kota Jakarta yang berada di bawah standar hidup layak.
Menurut Airlangga, UMP telah ditetapkan dengan formulasi yang sangat baik. Mulai dari menghitung inflasi hingga pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Belum lagi angka alfa indeks kenaikan upah minimum juga dinaikkan besarannya oleh pemerintah ke angka 0,5-0,9%
“UMP itu kan adalah upah minimum yang besarnya sudah diputuskan, ada formulasinya. Yaitu inflasi, plus indeks dikali pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing,” kata Airlangga ditemui di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya upah minimum yang ditetapkan saat ini sudah pantas untuk menjadi patokan agar pada pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sekaligus mengantisipasi kenaikan harga di tengah masyarakat.
Bahkan di beberapa kota yang menjadi kawasan ekonomi upah minimum sektoral jumlahnya bisa di atas upah minimum provinsi.
“Dan beberapa daerah seperti di kawasan ekonomi khusus, ada di kawasan industri yang rata-rata UMP-nya memang gajinya itu di atas UMP. Jadi itu juga kita lihat beberapa sektor industri terutama yang capital intensive mereka salary-nya di atas UMP,” papar Airlangga.
UMP sendiri hanya diberlakukan sebagai standar gaji minimum untuk pekerja yang masuk ke dunia kerja alias fresh graduate. Untuk pekerja yang sudah senior di banyak perusahaan, pihaknya mendorong agar pengusaha menaikkan upah sesuai dengan standar produktivitas di perusahaan masing-masing.
“Ini merupakan standar minimal, nah tentu kami berharap bahwa dunia usaha akan mendorong salary ataupun pengupahan berbasis produktivitas, sehingga nanti itu seiring dengan produktivitas dari perusahaan masing-masing,” ujar Airlangga. 2026
