Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti aduan masyarakat soal kerja pegawai pajak yang dinilai tidak patut, kerap mencari-cari kesalahan masyarakat. Hal tersebut baru diketahuinya dari laporan masyarakat melalui hotline Lapor Pak Purbaya di WhatsApp 0822-4040-6600.
Dalam salah satu aduan yang dibacakan Purbaya, terdapat dugaan oknum pegawai pajak di Semarang yang sengaja mencari-cari kesalahan perusahaan pelapor dan menagih uang hingga Rp 300 juta.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Padahal menurut pelapor, perusahaan selama ini telah taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada.
“Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pegawai pajak yang main kotor min. Perusahaan saya disuruh bayar Rp 300 juta tahun ini, tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak, pegawai mencari-cari kesalahan kami,” kata Purbaya membacakan laporan aduan yang diterimanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.
Usai membacakan aduan tersebut, Purbaya merasa heran karena masih ada oknum di DJP yang berperilaku demikian. Dengan cepat ia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa laporan itu.
“Nanti di-follow up dengan ini. Berarti memang ada ya? Masih ada begitu ya?” perintahnya sembari merasa keheranan.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan progres aduan masyarakat yang masuk ke kanal WA ‘Lapor Pak Purbaya’ atau LPP, di mana per 204 Oktober 2025 total laporan yang masuk mencapai 28.390.
Dari jumlah tersebut, yang berhasil diverifikasi adalah 14.025 laporan. Rinciannya, 722 merupakan aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, sementara 12.000-an pesan masuk kategori lain-lain. Lalu 14.365 pesan lainnya sedang dalam tahap verifikasi.
Adapun laporan yang sudah diverifikasi mencapai 437, terdiri dari laporan menyangkut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 239, lalu 198 laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Angka ini berbalik dari data pekan lalu, yang mana laporan terkait Bea Cukai lebih banyak dibanding Ditjen Pajak.
“Telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang,” tuturnya.
