Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan integrasi data angkutan umum dan angkutan barang harus segera dilaksanakan. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum bagi pelanggaran hukum di jalan, termasuk truk obesitas atau over dimension over loading (ODOL) alias truk obesitas.
“Perlu adanya kerja sama seluruh pihak terkait dalam melakukan pengawasan angkutan barang secara digital. Langkah awalnya dengan dilakukannya integrasi data,” ujar Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).
Menurut Dudy, koordinasi, kolaborsi, dan sinergi dengan para stakeholder sangat perlu dilakukan terkait keselamatan jalan. Salah satunya, masalah kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan berlebih (over dimension over loading).
“Harapannya, terkait dengan penanganan over dimension over loading (ODOL), melalui Rakernis (Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Polri) ini kita bisa bersama-sama menentukan arah kebijakan serta penanganan lanjut masalah ODOL. Dengan begitu, penanganannya di lapangan menjadi lebih baik dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat pengguna jalan,” tambah Dudy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif 2026. Menurutnya, lambatnya implementasi program Zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral.
“Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya,” kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
AHY mengatakan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.
