Saat ini tercatat ada 300 BUMD yang masih mencatatkan kerugian dengan nilai mencapai Rp 5,5 triliun. Secara keseluruhan, jumlah BUMD sendiri mencapai 1.091 dengan nilai aset Rp 1.240 triliun.
“Kalau saya agak sopan dikit menyampaikan mengenai kenapa tidak sehatnya. Mulai dari modal yang kurang, kemudian tata kelola yang kurang baik.Tapi bapak-ibu (Komisi II DPR RI) menyampaikan lebih detail lagi, diisi oleh tim sukses, dan tim sukses itu bukan orang profesional. Itu fakta lapangannya begitu,” katanya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Oleh karena itu, Tito menegaskan perlu adanya upaya menyehatkan BUMD melalui sejumlah upaya. Salah satunya adalah mengedepankan profesionalisme dibanding relasi pribadi.
Tito sebenarnya setuju tim sukses bisa mengisi jabatan di BUMD. Dengan catatan orang yang bersangkutan harus profesional dan tidak boleh ditempatkan di posisi tertentu secara sembarangan.
“Nah sekarang gimana mengatasinya? Ini kan harus ada semacam instrumen juga yang bisa membuat teman-teman kepala daerah itu juga mengedepankan profesionalisme dibanding dengan relasi pribadi,” ujar Tito.
“Oke lah, tim sukses juga boleh asalkan profesional, memiliki kriteria. Tapi nggak asal taruh. Yang kemudian menjadi rugi. Setelah rugi, jadi beban dari kepala daerah berikutnya,” tambah Tito.
Kondisi ini mirip seperti penempatan tenaga honorer di sejumlah instansi. Menurutnya angka tenaga honorer terus bertambah karena setiap ada pergantian pejabat maka ada honorer baru yang direkrut.
(ily/kil)
