Pemerintah menargetkan mendapatkan tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penambahan saham tersebut juga merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2041.
“Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya,” sambungnya.
Bahlil mengatakan penambahan saham lebih dari 10% ini sebagian nantinya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.
“Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti di pasca 2041,” katanya.
Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk mengakuisisi saham tersebut.
“Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.
“Free of charge, mantep kan,” tambahnya.
Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.
“Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.
