Pemerintah mendorong kemandirian industri pertahanan agar kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak lagi bergantung pada impor. Fokus awal diarahkan pada kategori alutsista yang teknologinya sudah dikuasai penuh oleh industri dalam negeri, seperti senjata ringan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyebut, produksi dalam negeri untuk kategori tersebut sudah berjalan mayoritas tanpa impor.
“Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri,” jelasnya.
Di sektor senjata ringan, PT Pindad (Persero) telah memproduksi berbagai varian pistol dan senapan serbu yang digunakan TNI dan Polri, mulai dari seri G2, MAGNUM, hingga senapan serbu SS1, SS2, dan SS3. Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Polri juga mengutamakan penggunaan produk dalam negeri selama spesifikasi terpenuhi.
Untuk amunisi kaliber kecil seperti 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm, kapasitas produksi Pindad terus ditingkatkan. Pada 2020, produksi mencapai 400 juta butir per tahun, naik dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya, dan ditargetkan menembus 600 juta butir per tahun melalui modernisasi mesin pabrik.
“Untuk suku cadang (spareparts), kita sudah jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal, dan tank kita sekarang banyak yang ‘jeroannya’ atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak, harus nunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan” katanya.
Meski demikian, tantangan masih ada pada komponen berteknologi tinggi seperti mesin jet dan sensor elektronik. Pemerintah mewajibkan skema kerja sama dengan industri lokal dalam setiap impor agar transfer teknologi dan produksi suku cadang bisa dilakukan di dalam negeri.
“Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi. Nah, kebijakan kita sekarang kalaupun harus impor, mereka wajib kerjasama dengan pabrik lokal untuk bikin pabrik suku cadangnya di sini,” jelasnya.
“Jadi, targetnya bukan cuma ‘beli barangnya’, tapi ‘kuasai rantai pasoknya’. Kita sedang bangun ekosistem supaya ke depan, kalau ada situasi darurat, pertahanan kita tidak bisa ‘dimatikan’ lewat sanksi suku cadang oleh negara lain,” ucapnya.
Selain BUMN, industri swasta juga mulai masuk dalam rantai pasok pertahanan. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI) di Bandung, misalnya, telah memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Perusahaan ini mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan.
Di sektor kendaraan militer, PT RepublikDefensindo memproduksi rantis, truk militer, hingga kendaraan amfibi, serta bekerja sama dengan BUMN pertahanan membangun fasilitas produksi amunisi 9×19 mm.
Sementara itu, pabrik amunisi swasta milik PT Sapta Inti Perkasa di Malang mulai beroperasi sejak 2024. Fasilitas ini memproduksi selongsong, hulu ledak, dan perakitan munisi kaliber 5,56 mm dan 9 mm dengan kapasitas awal 100 juta butir per tahun, yang ditargetkan meningkat hingga 500 juta butir per tahun.
Langkah ini penting karena kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 5 miliar butir amunisi per tahun, jauh melampaui kapasitas produksi satu pabrik. Keterlibatan industri swasta diharapkan menutup kekurangan tersebut dan menghapus ketergantungan impor secara bertahap.
Dengan senjata ringan, amunisi, serta sebagian besar suku cadang kini diproduksi di dalam negeri, anggaran pertahanan tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri. Pemerintah menargetkan kedaulatan rantai pasok sebagai fondasi agar sistem pertahanan nasional tetap berjalan dalam kondisi apa pun.
