Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Keduanya merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto, dan telah diberikan arahan secara langsung.
“Untuk rumpun penerimaan saya tidak ulang, tapi saya tahu ini menjadi perhatian publik yang paling besar. Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh Presiden, diberikan arahan dan sekaligus tugas,” kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kementeria Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani menyebut penerimaan adalah andalan bagi negara, namun juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama. Ia mengingatkan agar bagaimana caranya meningkatkan pajak, namun juga memberikan suatu pelayanan yang mudah untuk wajib pajak.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Kementerian Keuangan sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan sistem Coretax yang perlu untuk terus diyakinkan, mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah,” ujar Sri Mulyani.
“Di Bea dan Cukai, CEISA yang sering memberikan kemudahan namun juga pada saat yang sama sering dikeluhkan, harus terus diperbaiki,” tambahnya.
Sri Mulyani berpesan agar citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus dijaga dan ditingkatkan. Pasalnya masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun biasanya segan untuk membayar pajak.
“Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola. Setiap rupiah yang kita kumpulkan tidak menjadi hanya sekadar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengingatkan kepada pejabat baru bahwa tugas yang diemban tidaklah mudah. Pasalnya ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan akan terus dinamis.
“Tugas penting di pundak saudara-saudara sekalian adalah melayani bangsa, mengelola keuangan negara secara kredibel, andal dan terpercaya. Tugas ini tidak mudah karena pada hari-hari ini dan ke depan tantangan perekonomian dan tantangan di bidang keuangan negara akan terus dinamis kompleks dan bahkan berat,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan sebagai otoritas pengelola keuangan negara memiliki sejumlah tugas mulai dari menyusun kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, menghimpun penerimaan negara, hingga mengelola belanja negara baik di pusat maupun transfer ke daerah.
“Dengan tanggung jawab yang begitu luas yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka pejabat di Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu sangat penting, menjaga kepercayaan publik, menjaga keuangan negara dan terus berikhtiar untuk terus membawa Indonesia menuju kemajuan dengan keuangan negara yang dikelola secara profesional, amanah, akuntabel, transparan,” tutur Sri Mulyani. ungkap
