Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI saat Rapat Kerja (Raker) pada Senin (14/5/2025). Peningkatan jumlah KL ini juga turut mendorong kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh kementerian/lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 K/L,” kata Sri Mulyani, ditulis Selasa (15/5).
Jumlah pemerintah daerah (pemda) juga naik menjadi 546, desa menjadi 75.266, hingga satuan kerja (Satker) jadi 19.439. Selain itu, Kemenkeu juga mengelola wajib pajak 82,23 juta, naik cukup tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar 80,11 juta.
Target APBN 2025 juga mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Target penerimaan negara naik 2,03% YoY menjadi Rp 3.004,5 triliun, belanja pemerintah pusat naik 2,34% YoY menjadi Rp 2.701,44 triliun.
Selanjutnya, Transfer ke Daerah (TKD) naik 0,62% menjadi Rp 919,87%, pembiayaan utang naik 1,28% YoY menjadi Rp 775,9 triliun, serta pengelolaan aset negara naik 7,57% menjadi Rp 13.692,36 triliun.
Besarnya jumlah rata-rata transaksi harian pengelolaan keuangan negara juta terus meningkat. Namun di sisi lain, Sri Mulyani menilai anggaran Kementerian Keuangan dari tahun ke tahun cenderung tidak banyak berubah bahkan cenderung stagnan.
“APBN kita setiap tahun meningkat dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya Kementerian Keuangan, relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami tidak berhak emarking berapa volume APBN,” ujarnya.
“Tapi kita betul-betul melihat organisasi Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun, tidak selalu harus linier meningkat sesuai volume APBN,” sambungnya.
Kementerian Keuangan akhirnya mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 menjadi sebesar Rp 52,02 triliun. Jumlah itu bertambah Rp 4,88 triliun dari pagu indikatif awal Rp 47,13 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum (BLU). Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp 41,64 triliun.
“Secara keseluruhan kami ingin mengusulkan pagu Kemenkeu tahun 2026 sebesar Rp 52.017.195.644.000, yaitu Rp 47.132.862.219.000 ditambah Rp 4.884.333.425.000. Ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal,” kata Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).
Suahasil menyebut tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan strategis yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara Rp 1,20 triliun, layanan mandatori dan prioritas Rp 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai Rp 1,90 triliun dan kebutuhan dasar unit eselon I baru Rp 41,32 miliar.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Simak juga Video: Sri Mulyani Ungkap Kabar Buruk Ancam Strategi Ekonomi Prabowo
(shc/hns)
curhat
