Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Pembukaan blokir ini dilakukan agar Kementerian/Lembaga dapat menjalankan program prioritas pemerintah
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman, relokasi, anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden reprioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakuakn buka blokir,” kata Suahasil, Rabu (30/4/2025).
Suahasil mengatakan pembukaan blokir anggaran ini telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan Sri Mulyani meminta restu untuk pembukaan blokir itu pada 7 Maret 2025.
“Pada 7 Maret Bu Menkeu melaporkan ke Presiden untuk meminta izin melakukan refocusing, pembukaan blokir supaya belanja K/L lebih tajam, lebih prioritas, sesuai dengan prioritas pemerintah,” tuturnya.
Suahasil merinci, pembukaan blokir anggaran ini dilakukan untuk kementerian baru. Sebanyak 23 Kementerian/Lembaga baru mendapatkan pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 33,1 triliun.
“Untuk 76 Kementerian/Lembaga lainnya sudah sebesar Rp 53,49 triliun, ini total 86,6 triliun,” tambahnya.
Terkait pemblokiran anggaran atau efisiensi, Suahasil mengatakan telah tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
“Kita lakukan amanat Inpres efisiensi belanja K/L di 2025 pada 99 K/L diefisiensikan Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,6 triliun,” terangnya.
Pembukaan blokir ini pun meningkatkan angka belanja Kementerian/Lembaga pada hingga Maret 2025. Jika dilihat pada Januari 2025, belanja K/L baru tercatat Rp 24,4 triliun.
“Kemudian Februari naik menjadi Rp 83,6 triliun, pada akhir Maret sudah Rp 196,1 triliun, sehingga bulan Maret itu sendiri total belanja Rp 113 triliun,” ujar dia.
