Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menghitung kuota impor BBM 2026 untuk SPBU swasta. Perhitungan ini akan mengacu pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertimbangkan tingkat permintaan atau konsumsi BBM nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan acuan perhitungan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden sendiri malah yang mengumumkan di sidang kabinet tersebut. Bahwa kita harus mengelola sumber daya alam itu berdasarkan pasal 33. Nah jadi kita akan memberikan kuota itu juga sesuai dengan pasal 33 kurang lebih,” ujar Laode di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Namun Laode belum bisa memastikan berapa jumlah kuota impor BBM SPBU swasta. Alasannya karena masih proses menghitung dengan mempertimbangkan kondisi permintaan BBM dalam negeri.
Apalagi permintaan BBM sepanjang 2025 cukup tinggi, termasuk di SPBU swasta.
“Kalau kita lihat memang demand kan sekarang lagi tinggi ya. Kalau BBM tuh mulai dari tahun 2025 ini semua tinggi kan. Rata-rata permintaan juga kemarin tinggi-tinggi ke semua SPBU swasta,” terang Laode.
“Sampai hari ini juga demandnya tinggi. Jadi kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau demand dari BBM tersebut. Tapi persennya saya belum bisa sampaikan ya,” sambungnya.
Sebelumnya, Laode pernah menyampaikan seluruh SPBU swasta baik itu Shell, BP, dan VIVO telah mengajukan kuota impor BBM tahun depan.
“Sudah. Semuanya sudah (Ajukan impor BBM tahun depan),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Hanya saja, Laode belum dapat memastikan berapa kuota impor BBM yang akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia mengatakan pengumuman besaran kuota untuk SPBU swasta bisa diambil setelah seluruh usulan dipaparkan kepada Menteri ESDM.
“Nanti setelah saya paparan ke Pak Menteri, saya akan paparan ke Pak Menteri semua, mulai dari bensin, avtur, solar. Nah begitu beliau sudah setuju, kita umumkan,” kata Laode.
