Pemerintah berencana setop impor solar jika biodiesel B50 (campuran 50% bahan bakar nabati) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur sepenuhnya berjalan.
Namun, masih ada solar yang tetap diimpor. Bahlil menjelaskan terdapat dua jenis solar dengan spesifikasi berbeda. Solar dengan cetane number (CN) 48 yang digunakan untuk kendaraan dan fasilitas publik bakal disetop.
Sementara solar dengan cetane number 51, solar berkualitas tinggi, untuk alat-alat berat di industri masih dibuka untuk dilakukan impor.
“Nah kita sampai dengan hari ini belum cukup untuk kita memproduksi dalam negeri yang solar 51. Nah untuk solar 51 ini kita masih ada opsi untuk kita melakukan impor dari luar karena kita untuk industri dalam negeri kita belum cukup, kalau tidak nanti industri orang akan tidak bisa berjalan,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, Bahlil bilang proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan investasi US$ 7,4 miliar atau sekitar Rp 120 triliun bakal jadi penentu terwujudnya rencana pemerintah menghentikan impor Solar tahun ini.
Bahlil mengatakan jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.
“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).
Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan bahwa realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.
“Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” jelasnya.
