Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai uji coba atau piloting fitur Kinerja Harian terintegrasi pada platform e-Kinerja BKN. Melalui fitur ini, para abdi negara dapat melaporkan kinerja secara online yang secara langsung juga dapat dipantau oleh pemerintah.
Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digital Manajemen ASN BKN, Wahyu Firdaus mengatakan fitur baru ini merupakan terobosan untuk memperkuat budaya kerja yang produktif, transparan, dan berorientasi hasil di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia juga menekankan bahwa fitur ini telah terintegrasi dengan sistem lain seperti SIASN dan SRIKANDI. Kemudian ke depan integrasi platform e-Kinerja BKN ini akan diperlukan untuk meminimalisir pelaporan ganda.
“Ke depan, integrasi akan diperluas untuk memudahkan pelaporan dan meminimalisir input ganda. Fitur ini juga didesain untuk memastikan bahwa aktivitas harian ASN selaras dengan perencanaan kinerja periodik dan tahunan, yang pada akhirnya mendukung kinerja organisasi,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/09/2025).
Sebagai langkah awal, Wahyu Firdaus mengungkapkan fitur ini akan dilakukan uji coba di 15 instansi baik pusat maupun daerah, yang dinilai memiliki komitmen dan kesiapan dalam pengelolaan kinerja. Ia juga mengungkapkan bahwa instansi piloting akan mendapat pendampingan intensif dari tim BKN.
Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Neny Rochyani, menyampaikan harapannya dengan piloting ini dapat mengidentifikasi tantangan teknis dan kultural serta mampu menyempurnakan fitur sebelum diterapkan secara nasional.
Lebih lanjut, keberadaan fitur ini juga mendukung kebijakan pemerintah seperti Flexible Working Arrangement (FWA) dan sistem Meritokrasi. Data kinerja harian yang objektif dapat menjadi dasar untuk penilaian kinerja, pengembangan talenta, dan pemberian penghargaan.
“Kinerja yang tercatat secara harian menjadi dasar yang lebih akurat untuk menilai kontribusi ASN, dibandingkan hanya mengandalkan absensi,” tambah Neni.
Ia menegaskan Tim BKN akan secara proaktif melakukan bimbingan ke instansi-instansi piloting untuk memberikan bimbingan teknis dan memastikan implementasi berjalan lancar. Sementara evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menyusun rekomendasi sebelum fitur ini benar-benar diluncurkan untuk semua instansi pemerintah pada tahun 2026 nanti.
“Dengan hadirnya fitur ini, BKN berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional,” imbuhnya.
