Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mendapatkan skor 3 dari 10.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar mengatakan survey ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, presiden di negara manapun bukanlah sosok yang tidak boleh dikritik. Evaluasi dari rakyat, lanjutnya, penting agar pemerintah bisa memperbaiki.
Survey ini diikuti 1.338 responden dengan dua kelompok penilai, yakni masyarakat umum dan para ekspert. Media Askar menekankan responden yang mengikuti survey ini tersebar secara nasional dari wilayah pedesaan, pinggiran kota hingga perkotaannya dan mewakili keragaman sosial dan demografi penduduk.
“Rata nilai itu ada di angka 3 dari 10. Dan kalau kita dulu sekolah ya pada saat SMA dan SMP, 3 itu biasanya nggak berada di bawah batas KKM, di angka 6 atau 7. Jadi ini jauh di bawah angka standar kelulusan kalau kita di sekolah. Dan kalau kita breakdown lagi bagaimana kinerja Pak Presiden Prabowo itu juga di angka 3 dari 10,” ujar Media dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Minggu (19/10/2025).
Ia menyebut penurunan skor cukup signifikan dibandingkan hasil survey 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat itu berada di angka 5 dari 100. Ini artinya, kata Media, dalam kurun waktu tersebut terjadi penurunan kualitas kinerja.
Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Saleh menerangkan dari hasil survey tersebut, 43% responden menilai cukup buruk dalam capaian program dalam satu tahun pemerintahan, 26% menilai buruk, dan 29% menilai sangat buruk.
Lalu dalam indikator memenuhi janji politik dalam satu tahun terakhir, hasil survey menunjukkan 56% responden menilai melihat janji politik hanya sebagian kecil dan 43% responden menilai tidak berhasil.
Indikator selanjutnya, penilaian kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik dalam satu tahun juga menunjukkan tren negatif. Di mana 80% responden menilai rencana kebijakan tiak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian penilaian kualitas kepemimpinan, Saleh menyebut hasilnya juga cukup negatif, di mana 28% responden menilai kepemimpinan publik cukup, 31% menilai buruk dan 33% menilai sangat buruk. Hasil survey juga menunjukkan 96% responden ingin ada pergantian pejabat publik yang berkinerja buruk.
“Artinya ada korelasi yang mirip antara penilaian yang diberikan oleh responden sebanyak 1338 responden yang kami survei dengan 120 expert judgement dari jurnalis yang melakukan survei. Sehingga bisa kita simpulkan ada kesamaan terhadap apa yang disampaikan oleh panel ahli ya terhadap evaluasi yang sifatnya substantif dengan apa yang disampaikan oleh atau apa yang direfleksikan oleh publik dalam sebuah survei masyarakat umum,” terang Saleh.
Peneliti Celios, Galau D. Muhammad menilai Prabowo harus kembali melakukan reshuffle pejabat dengan kinerja yang buruk serta memangkas nomenklatur kabinet. Menurutnya, setidaknya ada 140 pejabat publik, mulai dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, serta penasehat presiden yang berada di Kabinet Merah Putih.
“Tidak bisa tidak, pemerintah harus melakukan pemangkasan nomenklatur kementerian. Hal ini tergambar dari survei yang kami lakukan pada ekspert. 96 persen sepakat harus ada pergantian Menteri, dan 98 persen sepakat harus ada pemangkasan nomenklatur kementerian,” terang Galau.
“Warna merah melambangkan rapor merah gitu ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kemudian Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini, publik menunggu. Karena narasinya terlalu retorik dan besar hari ini, harus dijawab dengan langkah yang konkret dan mudah untuk dipahami,” imbuh ia.
Berikut 10 Pejabat dengan Kinerja Teburuk dan Harus di-reshuflle berdasarkan hasil Survey Celios:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
3. Menteri HAM Natalius Pigai
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Kebudayaan Fadli Zon
6. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid
