Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan capaian mereka dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakadengan. Hal ini terlihat dapat tiga program utama Kementerian bidang perdagangan.
Ketiga program utama tersebut adalah pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor; serta program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) melalui pemberdayaan usaha.
“Tiga program utama itu adalah fondasi kami membangun sektor ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di bidang perdagangan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) dalam keterangan resminya, Sabtu (25/10/2025).
“Kami fokus menjaga pasar dalam negeri agar produk Indonesia berdaulat di rumah sendiri, memperluas pasar ekspor agar produk kita menembus dunia, serta memberdayakan UMKM agar naik kelas bahkan bisa menembus pasar global. Dengan langkah-langkah konkret ini, Kemendag berkomitmen menghadirkan perdagangan yang adil, inklusif, dan menyejahterakan rakyat,” jelasnya lagi.
Dalam hal pengamanan pasar dalam negeri, dalam periode Oktober 2024-Oktober 2025, Kemendag berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) melalui penguatan Sistem Pemantauan Harga Pasar (SP2KP) yang kini menjangkau 544 pasar di 514 kabupaten/kota.
“Program perdagangan antar wilayah juga menunjukkan hasil positif yang tercermin dari penurunan disparitas harga antardaerah menjadi 10,25% pada 2024 dari 14,25% pada 2014, menandakan ada peningkatan efisiensi distribusi logistik nasional,” terangnya.
Kemudian untuk melindungi industri dalam negeri, Kemendag telah menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan bea masuk imbalan terhadap produk impor yang mengganggu industri dalam negeri.
“Hingga 2025, tercatat Indonesia memproses 10 kasus safeguard dan 13 kasus antidumping untuk melindungi sektor strategis nasional. Selain itu, terdapat 4 kasus safeguard dan 4 kasus antidumping yang telah ditindaklanjuti lebih jauh dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK),” jelas Busan.
Dari sisi perlindungan konsumen, Kemendag mencatat kinerja gemilang melalui penindakan terhadap berbagai barang impor ilegal dengan nilai total mencapai Rp 156,9 miliar. Penindakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha agar menaati regulasi perdagangan yang berlaku.
Kemudian, Kemendag terus melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran minyak goreng MINYAKITA. Dari hasil pengawasan yang dilakukan secara rutin, Kemendag menemukan sekitar 80 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pendistribusian minyak goreng tersebut.
“Dugaan ketidaksesuaian itu mencakup tidak memiliki legalitas, penyimpangan distribusi, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), hingga kecurangan takaran,” paparnya.
Dalam bidang perdagangan luar negeri, Kemendag memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai perundingan dagang dan penjajakan bisnis (business matching) antara eksportir Indonesia dan perwakilan perdagangan, serta penguatan pusat bantuan ekspor, atau Export Center, di berbagai daerah.
Hasilnya, ekspor nonmigas Indonesia mencapai US$ 176,09 miliar pada Januari-Agustus 2025, tumbuh 9,15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar US$ 41,21 miliar, naik US$ 8,52 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berkat itu, Indonesia bahkan telah mempertahankan surplus ini secara berturut-turut selama 58 bulan.
“Perluasan pasar ekspor menjadi prioritas untuk menghasilkan eksportir tangguh yang semakin berkontribusi terhadap ekonomi nasional,” kata Busan.
Hingga 2025, Kemendag mencatat capaian penting perundingan perdagangan internasional sebagai bagian dari strategi perluasan pasar ekspor. Kemendag aktif mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis dengan negara mitra utama dan kawasan potensial.
Langkah ini meliputi finalisasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA), Perjanjian Perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA), Perjanjian Tarif Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) dengan sejumlah negara di Asia dan Afrika.
Capaian diplomasi ekonomi ini mencapai puncaknya dengan keberhasilan Indonesia-Uni Eropa CEPA yang akhirnya mencapai kesepakatan substansial setelah sepuluh tahun perundingan, membuka babak baru dalam penguatan akses pasar produk Indonesia ke Eropa.
Di saat bersamaan, Indonesia-Peru CEPA berhasil dirampungkan dan ditandatangani hanya dalam 14 bulan, sementara Indonesia-Canada CEPA juga disepakati dan ditandatangani sebagai perjanjian perdagangan pertama Kanada dengan negara di kawasan ASEAN.
“Secara akumulasi, tercatat 19 perjanjian dagang dengan negara mitra telah diimplementasi, 12 perjanjian dalam proses ratifikasi, serta 14 perjanjian masih dalam perundingan,” terangnya.
Serta terakhir dari Program UMKM BISA Ekspor, melalui fasilitasi sertifikasi produk, pendampingan ekspor, business matching, dan pelatihan digitalisasi, ribuan UMKM kini berhasil menembus pasar global.
Sepanjang Januari-September 2025, Kemendag telah memfasilitasi 501 kegiatan business matching yang mencakup 341 presentasi bisnis (pitching) dan 160 pertemuan dengan buyer internasional.
“Dari kegiatan tersebut, tercatat nilai transaksi mencapai US$ 108,82 juta, terdiri atas pesanan pembelian (purchase order) senilai US$ 55,95 juta dan potensi transaksi sebesar US$ 52,86 juta,” jelas Busan.
Capaian tersebut juga diperkuat melalui keberhasilan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40. Ajang promosi dagang terbesar Indonesia yang digelar pada 14-19 Oktober 2025 lalu sukses mencatatkan nilai transaksi potensial lebih dari US$ 22,83 miliar atau sekitar Rp 376,20 triliun.
Capaian ini terdiri atas transaksi perdagangan barang US$ 17,90 miliar, perdagangan jasa US$ 443,70 juta, dan investasi US$ 4,37 miliar. Khusus produk UMKM, gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$ 474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun.
Pada saat yang sama, Kemendag berhasil menyelenggarakan Pangan Nusa Expo yang menarik minat buyerluar dari berbagai negara seperti Belanda, Malaysia, Italia, Australia, Singapura, dan menghasilkan kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri dengan potensi senilai US$ 7,3 juta. Hasil ini akan memperkuat ekspor jasa Indonesia, khususnya kuliner dan ritel.
“Selain itu juga tercatat potensi transaksi business matching senilai Rp 37,6 miliar dan transaksi langsung senilai Rp 2,4 miliar,” katanya.
