Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembentukan Satuan Tugas yang menangani Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) akan diluncurkan pada Juli 2025. Saat ini diyakini dalam tahap finalisasi.
Prasetyo mengatakan selain Satgas PHK, pemerintah juga akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Keduanya dipastikan selesai terbentuk bulan depan.
“Bulan depan, bulan depan Insyaallah selesai. Satgas PHK dengan Dewan Kesejahteraan Buruh,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Kamis (26/6/2025).
Namun, dia enggan memberitahukan siapa saja yang akan masuk dalam struktur baik dalam Satgas PHK maupun Dewan Kesejahteraan Buruh. Ia hanya memastikan serikat atau organisasi buruh akan terlibat dalam Satgas PHK.
“Jangan dulu dong (bocoran strukturnya). Pasti-pasti (melibatkan serikat buruh),” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan kabar terkini terkait pembentukan Satuan Tugas yang menangani Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Saat ini prosesnya masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
“Satgas PHK sekali lagi, ini kan saya sampaikan bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir. Jadi, dari segi draf regulasi itu kita sudah siapkan dan kita masih koordinasi dengan Setneg. Bukan di tangan presiden, kita masih koordinasi dengan Setneg,” kata Yassierli kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).
Pembentukan Satgas PHK untuk merespons cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Apalagi perang memanas antara Israel dan Iran hingga keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang diprediksi bisa berdampak pada kondisi sektor ketenagakerjaan Indonesia.
