Kementerian Pertanian (Kementan) mengecek kasus kematian sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto yang berada di Dusun Kemiri, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tujuan dari pengecekan langsung ke lokasi yakni untuk memastikan penyebab kematian dan mencegah kasus serupa terulang.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Imron Suandy, menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kesehatan ternak.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kesehatan ternak rakyat dan keberlangsungan program Bantuan Masyarakat (Banmas),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2025).
Kematian sapi dilaporkan terjadi pada Rabu, 15 Mei 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementan melalui Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros mengirim tim ke lapangan untuk mengambil sampel dan melakukan uji laboratorium.
Penelusuran dilakukan bersama Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar, Pejabat Otoritas Veteriner, serta Dinas Peternakan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Barat. Indikasi awal tidak ditemukan tanda-tanda klinis dan patologis yang mengarah pada potensi penyakit hewan yang menular ke manusia.
Hasil pengujian laboratorium dari BBVet Maros akan menjadi dasar ilmiah dalam menentukan penyebab kematian sapi tersebut. Temuan ini juga akan dijadikan acuan dalam memperkuat sistem pencegahan penyakit ternak ke depan.
Selain investigasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan manajemen pemeliharaan ternak di tingkat peternak penerima bantuan. Hal ini mencakup kebersihan kandang, penyediaan pakan bermutu, perlindungan kandang dari gangguan hewan liar, serta vaksinasi dan pemberian suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak.
Imron menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus ditingkatkan agar program bantuan ternak berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat positif bagi masyarakat penerima.
Langkah investigatif ini juga menjadi bagian dari upaya antisipatif nasional untuk menjamin kesehatan hewan bantuan pemerintah dan menjaga keberlanjutan program peningkatan populasi ternak di Indonesia.
