Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
MoU ini dilakukan untuk mendorong investasi di perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam, di mana lokasi tersebut menjadi kawasan perdagangan internasional. Kerja sama ini mencakup sinkronisasi data hingga fasilitas perizinan berusaha.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Ketua BKPM Rosan Roeslani menyebut, kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam, terbuka, dan lebih transparan. Ke depan, Rosan juga menyebut pihaknya akan menempatkan pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di BP KPBPB Batam.
“Kami pun mempunyai pemahaman yang sama dengan BP Batam, dengan Pemkot Batam bagaimana kita mencoba memfasilitasi itu. Dan oleh sebab itu, dalam rangka kami memberikan komitmen itu, kita akan berkomitmen untuk menempatkan pejabat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di KPB-PB Batam secara terus-menerus Jadi ada desk peningkatan relasi investasi di BP KPBPB Batam ini,” ujar Rosan dalam sambutannya dalam acara penandatangan MoU di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Hal ini dilakukan untuk mendorong akselerasi investasi di Batam. Pasalnya, investasi yang hendak masuk di wilayah tersebut mesti mengurus perizinan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Di samping itu, Rosan juga membuka ruang bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadi partner investasi di kawasan industri Batam.
“Saya posisinya sebagai Menteri Investasi dan hilirisasi juga adalah Kepala BP Danantara, tentunya kita pun sangat-sangat terbuka apabila nanti dari investasi yang masuk ke Batam itu memerlukan juga partner dari pemerintah, tentunya dalam hal ini dari kami dari Danantara juga siap untuk berkolaborasi, berpartner dengan para potensial investor,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Batam sekaligus Ketua BP KPBPB Batam Amsakar Achmad menjelaskan, wilayahnya menjadi lokomotif investasi dan perdagangan nasional. Namun, ia menekankan perlu adanya ekosistem yang solid untuk memperkuat kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, Batam sendiri menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam kawasan tersebut, Batam memiliki 31 kawasan industri, 135 industri galangan kapal, kawasan ekonomi khusus (KEK), dua proyek strategis nasional (PSN).
“Oleh sebab itu, hanya persoalan bagaimana kita menata regulasi, membenahi tata kelola, dan membangun sinergitas. Dan dalam konteks inilah kami memandang MoU, yang kita tanda tangan bersama ini menjadi pintu pembuka untuk lebih tumbuh kembangnya investasi di Kota Batam,” jelasnya.
Lihat juga Video: Komisi VI Bentuk Panja BP Batam, Masyarakat Dapat Sampaikan Aduan
